Dpr Evaluasi Rapbn P 2016 Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Said Abdullah, mengungkapkan keuntungan dari sikap pemerintah dalam mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang terlihat hati-hati dalam menyampaikan asumsi makro. Hal ini terkait dengan penggunaan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan pada US$35 per barrel pada saat pengajuan RAPBN-P 2016 pada 2 Mei 2016. Namun, pada Mei 2016, harga ICP mencapai US$44,68 per barrel, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan April 2016 yang sebesar US$37,2 per barrel. Menurut Said, asumsi makro tersebut tidak sesuai karena harga minyak mengalami pergerakan melebihi batas US$50 per barrel, dan akibatnya harus dipertimbangkan secara lebih bijak dalam pembentukan anggaran.
Sekolah dengan penerapan asumsi ICP sebesar US$35 per barrel, anggaran rancangan APBN 2016 harus lebih rendah dari sebelumnya, terutama dalam memperhitungkan anggaran yang mengandung pertimbangan kinerja ekonomi. Salah satu faktor penentu adalah defisit pembiayaan yang mengalami perubahan dari Rp372,17 triliun (2,15% PDB) menjadi Rp313,34 triliun (2,48% PDB) dalam RAPBN-P 2016. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami beban tambahan sekitar Rp40 triliun untuk menambatkan perbedaan terhadap rata-rata keuangan pendapatan yang tidak mencukupi. Dalam pengembangan ini, perbedaan antara pendapatan dengan beban pembayaran memang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, tetapi tidak menyebabkan pengurangan keuangan yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi keterbatasan.
Baca Juga:
Ketika ditinjau dari pengaruh harga minyak, Said menilai bahwa pemerintah lebih mengambil tanggung jawab dalam menetapkan harga minyak ICP US$40 per barrel yang telah bergerak di atas US$50 per barrel. Menurutnya, pemerintah harus berani memaknai skala risiko terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, perubahan defisit mencakup kinerja keuangan dan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang membutuhkan peningkatan ekonomi di tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,92% pada kuartal pertama tahun ini, harus terus berusaha meningkatkan defisit hingga 2,8%. Dari sini, pemerintah harus menilai bahwa jika penerimaan pendapatan tidak mencukupi maka penguatan penggunaan anggaran menjadi kunci. Ini juga berhubungan dengan tindakan terhadap pembangunan infrastruktur dan pembangunan program pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi domestik yang sedang lemah.
Setelah menilai keadaan ekonomi, Said menekankan pentingnya mengurangi keterbatasan dalam pengelolaan anggaran. Faktanya, pembiayaan pemerintah tidak lagi dapat dipakai secara bebas, tetapi harus diperiksa dan mengikuti program yang telah ditetapkan. Dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, maka akan mendukung Program Nawacita dan memperbaiki efisiensi dalam penggunaan keuangan. Penggunaan anggaran dapat menjadi pilihan terbaik untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan menyinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi pengangguran, tidak cukup jika hanya menambahkan anggaran saja, karena kenaikan jumlah pengangguran terutama oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan, namun harus dikaji dari sektor pemerintahan dan peraturan pemerintah yang berkelanjutan.
Mengutip data dari keuangan nasional, total utang pemerintah mencapai US$151,31 miliar atau setara 27% terhadap PDB. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 26,8%. Sementara itu, total utang swasta mencapai US$164,67 miliar atau total utang luar negeri Indonesia mencapai US$315,98 miliar. Jumlah total utang pemerintah dan swasta mencapai 36,5% terhadap PDB yang masih tergolong aman dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan perhitungan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa keuangan negara tetap menghindari keadaan ketidakstabilan di luar batas. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur anggaran karena pemerintah saat ini membutuhkan ruang fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3%. Dalam jangka panjang, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keuangan pemerintah agar terdapat solusi untuk mempertahankan kestabilan ekonomi.
Terdapat beberapa langkah lanjutan yang perlu diambil untuk mengembangkan keuangan pemerintah secara efektif. Pemerintah harus merancang kebijakan yang terbuka dan terstruktur terhadap anggaran yang dipilih. Faktanya, jika pemerintah mengurangi anggaran secara berlebihan, maka akan terjadi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu disesuaikan kebijakan terhadap penganggaran yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, perlu juga dijalankan program-program pembangunan yang membutuhkan sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Ini terutama menjadi fokus bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengeluaran. Masa depan ekonomi Indonesia masih tergantung pada perencanaan yang baik dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Selain itu, Said menekankan pentingnya menjamin anggaran menjadi sumber utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Karena keuangan pemerintah harus dipertimbangkan secara luas terhadap kepentingan masyarakat. Sebab, pengembangan ekonomi tidak akan tercapai jika tidak ada pengembalian keuangan yang sesuai kebutuhan. Pengembangan program pemerintah harus terus berlangsung, dan keuangan pemerintah harus berada dalam konsisten. Pemerintah harus terus memperhatikan kebijakan yang sudah ada dan memperbesar kecukupan keuangan dari sumber pendapatan negara. Untuk mengembangkan ekonomi yang lebih maju dan menjamin pengembangan sosial, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih terarah.
