Jokowi Jangan Main Main Dengan Presiden Joko Widodo meresmikan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 6 Juni 2016. Hasil pemeriksaan tersebut memberikan wawasan penting mengenai kualitas akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah, yang menjadi perhatian utama dalam membangun sistem keuangan negara.
Sebanyak 56 Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa perusahaan publik telah dapat melakukan pelaporan yang jelas dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Namun, 26 K/L mengalami opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 4 K/L yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat atau TMP atau disclaimer, yang menandakan perbedaan di dalam kualitas penyampaian dan kewenangan pemeriksaan.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa, dalam menghadapi hasil laporan tersebut, tidak hanya mendengarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, tetapi juga mengakui bahwa pentingnya perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah momentum yang harus diterima oleh seluruh jajaran pemerintahan. Dalam pengucapan ini, Jokowi menekankan bahwa pentingnya membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat Indonesia.
Hasil pengamatan BPK menyoroti kecurangan dalam beberapa pihak penting, terutama dalam keuangan yang dijalankan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, serta Komnas HAM. Namun, presiden menyebut bahwa keterbatasan dalam keputusan tersebut tidak berarti semua permasalahan harus dianggap selesai, tetapi masyarakat juga harus diberi waktu untuk mengerti dan memahami bagaimana perbaikan itu harus dilakukan dalam konteks penggunaan anggaran.
Menurut Jokowi, peran pengawasan oleh BPK menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas keuangan. Ia mengutip bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, setiap keputusan pemerintah harus disesuaikan dengan tujuan yang diberikan oleh negara dan dihadapi oleh masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa semua anggota K/L diminta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terutama terkait masalah yang belum terjawab dalam laporan tahunan.
Jokowi berharap, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah, seluruh lembaga negara harus memilih untuk menerapkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, para pekerjaan harus dipercepat dan ditempatkan di bawah pengawasan lebih ketat untuk memastikan bahwa uang rakyat tidak disalahgunakan. Langkah-langkah ini juga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan anggaran negara.
