Pemungutan Kebijakan Ke 13 E Sejak September 2015, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mengoptimalkan pengembangan ekonomi nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan ekonomi jilid ke-13 yang sedang dikembangkan saat ini akan menjadi fokus utama dalam pengembangan bisnis daring dan deregulasi perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Darmin menyampaikan bahwa pembahasan dan finalisasi paket ke-13 ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan Kamis (4/8), dalam konteks koordinasi nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa keputusan ini akan memberikan penerapan yang lebih tepat dan terarah pada kebutuhan keuangan masyarakat yang lebih beragam dan lebih muda dari sebelumnya.
Pertama, paket kebijakan ekonomi ke-13 akan fokus pada pengembangan perdagangan daring (e-commerce) dan deregulasi bidang perumahan. Dalam konteks ini, pemerintah memperhatikan perlunya memudahkan sistem penyelenggaraan bisnis maupun usaha, terutama dari segi investasi. Menurut Darmin, pengembangan ekosistem usaha yang terbuka dan mudah bertransaksi bisa menjadi solusi untuk mempercepat perkembangan ekonomi secara global saat ini.
Secara khusus, sektor pariwisata dan perikanan menjadi dua bidang yang paling mudah dikembangkan dalam pengembangan ekonomi secara terorganisir. Selain memiliki potensi pasar di dalam negeri, pariwisata memiliki luasnya peluang pengembangan di luar negeri. Sedangkan perikanan, sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi ekspor yang besar, memiliki peran strategis dalam mendorong investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Di sisi lain, industri farmasi juga dianggap sebagai salah satu prioritas utama dalam paket kebijakan ekonomi ke-13. Darmin menjelaskan bahwa industri farmasi menurut penghargaan pemerintah yang disediakan dan penerimaan kebijakan ekonomi terdapat sejumlah anggaran. Dalam pengembangan ini, pemerintah memberikan dukungan terhadap pemulihan keuangan dan kebutuhan pascapemakaian obat. Sehingga perlu diperhatikan dan mengembangkan sektor ini seiring perkembangan kebijakan ekonomi nasional.
Untuk mengantisipasi peluang yang semakin mengalami tantangan ekonomi global saat ini, pembangunan ekonomi Indonesia sebaiknya memprioritaskan sektor yang sudah memiliki pasar potensial, misalnya pariwisata, perikanan, dan industri farmasi. Dari sudut pandang ini, Darmin menyiratkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya terkait dengan investasi, melainkan juga pada membangun struktur pasar ekonomi yang lebih murni dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengembangkan perekonomian dengan struktur yang lebih terbuka dan terintegrasi, agar dapat mengatasi keterbatasan dan tantangan ekonomi saat ini.
Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di masa depan, terutama pada pertemuan yang akan diselenggarakan di masa mendatang. Harapan adalah bahwa dengan keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi dan ekosistem keuangan, maka keunggulan ekonomi nasional bisa terus diperkuat. Dalam rangka mendukung kepentingan publik, pemerintah harus terus memperhatikan peran perusahaan dan pengusaha serta membangun ekosistem industri yang berkelanjutan.
