Ojk Cabut Izin Usaha Pt Tanggal 20 Juni 2016, otoritas jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara formal mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustika Utama Kolaka yang berlokasi di Jln. Khairil Anwar No.17, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pencabutan izin ini merupakan tindakan yang diambil atas dasar Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 10/KDK.03/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang mengenai pencabutan izin usaha PT BPR Mustika Utama Kolaka Kendari.
Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Widodo, menjelaskan bahwa sebelum pencabutan izin tersebut, BPR Mustika Utama Kolaka telah masuk dalam status dalam pengawasan khusus sejak tanggal 27 November 2015. Hal ini menandai bahwa pihak OJK telah mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan BPR tersebut yang telah mengakibatkan kinerja keuangan yang tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam konteks ini, pencabutan izin usaha disetujui secara formal untuk memastikan keamanan sistem keuangan di wilayah tersebut.
Menurut Widodo, pihak pengawas memiliki kesempatan selama 180 hari, atau terakhir sampai dengan 24 Mei 2016, untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata. Namun, setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi keuangan BPR tersebut, tidak ada indikasi bahwa pelaksanaan upaya penyehatan tersebut dapat memenuhi kriteria keteraturan keuangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, otoritas telah menetapkan tindakan pencabutan izin secara formal.
Upaya penyehatan yang dilakukan oleh PT BPR Mustika Utama Kolaka sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kriteria Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (CIM) yang sebesar 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3%. Perlu diingat bahwa status BPR dalam pengawasan khusus mengharuskan pemenuhan kriteria tersebut agar dapat keluar dari status tersebut. Namun, kondisi yang terjadi membuat pihak OJK tidak mengizinkan BPR untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Setelah pencabutan izin usaha PT BPR Mustika Utama Kolaka, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. Dalam konteks ini, LPS akan bertanggung jawab mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses likuidasi yang terjadi. Penyelenggaraan ini dilakukan untuk menghindari risiko terhadap keuangan masyarakat yang terjangkau oleh BPR yang telah terdampak oleh keputusan pencabutan izin.
OJK menghimbau, para nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan memastikan bahwa kegiatan perbankan tetap terjaga dalam kerangka yang tepat. Meskipun sinyal dari OJK terkait pencabutan izin, pihak keuangan tetap menempatkan prioritas pada kepercayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, pencabutan izin PT BPR Mustika Utama Kolaka merupakan langkah yang mendukung penanganan terhadap permasalahan keuangan bank yang telah terjaring oleh pihak pengawas. Dalam konteks ini, penyediaan data dan informasi terhadap keputusan pemerintah dan pihak-pihak terkait akan mendukung proses kebijakan yang berjalan secara terpercaya. Implikasi dari pencabutan izin tersebut berdampak langsung terhadap perbankan yang terdampak dan mengarahkan kebijakan terhadap penguatan sistem keuangan melalui proses pengendalian terhadap perusahaan yang terdampak.
