Btn Siapkan Atm Khusus Untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) turut mendukung penyerahan bantuan sosial secara non tunai melalui pengembangan sistem yang ditujukan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Pada Kamis, 16 Februari 2017, Direktur BTN, Catur Budi Harto, menyampaikan bahwa Bank BTN telah menghadirkan ATM khusus untuk mendukung penyaluran Bantuan Keluarga Harmoni (PKH) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang merupakan produk dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Kartu KKS ini dirancang khusus dengan fitur tabungan yang memiliki interoperability antar bank, termasuk Bank BTN, BNI, BRI, dan Mandiri. Dengan adanya kartu kombinasi ini, penerima bantuan tidak hanya bisa memperoleh bantuan secara langsung, tetapi juga dapat menabung uang dengan cara menyimpan dana secara terintegrasi dan dapat digunakan di berbagai layanan. Menurut Catur, sistem ini memungkinkan penerima bantuan untuk tidak langsung mengambil habis bantuan, melainkan mengendalikan keuangan mereka secara lebih teratur dan efektif dalam jangka panjang.
Penyaluran bantuan sosial secara non tunai di Kota Denpasar merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan melalui sistem non tunai. Penyaluran ini dilakukan melalui agen Bank, termasuk e-warong, ATM, dan outlet Bank. Di luar itu, jaringan outlet Bank Himbara saat ini mencapai lebih dari 18.000 outlet, dipadukan dengan 60.000 ATM dan sejumlah agen Bank Himbara mencapai lebih dari 165.000 agen, yang menjadikan layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan HIMBARA untuk mendorong penyaluran PKH Tahap IV Perluasan.
Untuk tahap IV Perluasan, Bantuan Sosial Non Tunai (PKH) telah disalurkan kepada 321 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Denpasar Utara. Dalam masa kejadian tersebut, masyarakat di daerah tersebut menerima bantuan melalui sistem yang dilakukan oleh Bank BTN dan sejumlah bank lainnya dari Himbara. Program ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar bantuan sosial lebih efisien dan diterbitkan melalui sistem non tunai yang mampu menyediakan data transaksi secara akurat. Penerima bantuan dapat memperoleh dan menyimpan dana tersebut secara digital dalam bentuk Kartu KKS yang memiliki fungsi tabungan dan penyaluran yang terintegrasi dalam satu sistem.
Menurut Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawarsa, bahwa Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang dibagikan pada tahun 2016 berdasarkan tahap III dan IV telah mencapai lebih dari 1,34 juta KPM melalui 4 bank Himbara. Sistem ini memaknai penggunaan kartu dengan fungsi multi fungsi, termasuk sebagai e-wallet untuk menyimpan dan mengelola bantuan sosial. Dengan fungsi ini, dana bantuan disalurkan ke rekening KPM sesuai kebutuhan. Sejumlah data yang disalurkan melalui sistem ini mencerminkan kinerja sistem yang sudah dapat diharapkan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kebijaksanaan pengelolaan dana sosial.
Sejak tahun 2016, Bank BTN telah menyalurkan program PKH dalam tahap ketiga sebanyak 5.690 KPM di 6 kabupaten/kota. Tahap keempat sebanyak 24.705 KPM juga diberikan di kabupaten/kota yang sama, yaitu Denpasar, Cirebon, Jember, Yogyakarta, Cilegon, dan Madiun. Selain itu, Bank BTN mendapatkan alokasi program PKH sekitar 129.000 KPM di tahun 2017, serta program Bantuan Pangan Non Tunai/Rasta sekitar 17.000 KPM di 4 kabupaten/kota. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan kemiskinan dengan pemberian bantuan yang dapat memperkuat keuangan keluarga penerima manfaat. Dalam kehadiran sistem ini, diharapkan masyarakat dapat mengejar perubahan perilaku dan memperkuat kesehatan serta pendidikan dalam jangka panjang.
Untuk menjaga keberlangsungan dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, perlu ditambahkan kebijakan dan implementasi kegiatan lanjutan seperti pelatihan penggunaan sistem dan pengawasan keuangan. Selain itu, terus menerus peningkatan jaringan layanan secara digital juga diharapkan menjadi prioritas. Hal ini akan menjamin efektivitas layanan bagi masyarakat terutama dalam pengelolaan dana sosial melalui sistem non tunai dan memperkuat kepercayaan terhadap penerima manfaat serta pihak pengelola. Implementasi sistem ini secara kontinu akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia yang dijamin melalui program pemerintah yang transparan dan terbuka kepada publik.
