Slug pemerintah dorong permintaan domestik Indonesia tengah mengalami persoalan ekspektasi pasar yang menurun akibat pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu memikirkan program jangka pendek, seperti bantuan langsung tunai atau insentif pajak, untuk memulihkan daya beli sekaligus menstabilkan kepercayaan konsumen. Langkah ini dinilai penting agar roda ekonomi bisa kembali bergerak dan tekanan inflasi bisa terkendali.
Jakarta – Guna mendorong kembali perekonomian nasional yang saat ini tengah mengalami perlambatan, Pemerintah diharapkan dapat mendorong permintaan domestik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nawir Messi, di Jakarta, Rabu, 2 September 2015. “Agenda utama yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan untuk mendorong permintaan domestik,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Indonesia tengah mengalamai persoalan ekspektasi pasar, dimana pelaku pasar masih menunggu kondisi perekonomian nasional yang belum ada kepastian. INDEF pun meminta pemerintah segera meresponnya dengan cepat melalui kebijakan ekonomi yang ditempuh.
Baca Juga:
“Kalau ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan pengangguran baru. Lalu untuk pengelolaan investasi, pemerintah juga harus bisa melihat. Ini bisa lebih buruk lagi kalau tidak dikelola dengan baik. Kita harus tumbuh dengan mendorong permintaan domestik,” tukas Nawir.
INDEF menilai, agenda pemerintah terkait proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran yang bertujuan untuk mendorong perekonomian, dianggap tidak akan maksimal jika proyek pembangunan infrastruktur hanya bersifat jangka panjang saja. Menurut INDEF, pemerintah juga harus memikirkan agenda jangka pendeknya.
“Persoalan jangka pendeknya pemerintah harus memikirkan daya beli masyarakat. Pabrik-pabrik pada tutup. Artinya pemulihan daya beli masyarakat kebawah. Lalu agenda jangka pendek selanjutnya infrastruktur pedesaan. Kalau ini tidak bisa dilakukan maka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akan bermunculan dan menimbullkan persoalan baru,” tutupnya.
