Ruu Pertembakauan Potensi Menyebabkan Meninggalnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta memperhatikan kepentingan petani tembakau dalam konteks pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sedang dikaji. Isu ini menjadi poin penting dalam perdebatan yang memengaruhi kedaulatan dan kehidupan petani di Indonesia. RUU tersebut telah mengalami banyak perdebatan antara berbagai pihak, termasuk pelaku petani dan pihak yang berkepentingan dalam pengaturan komoditas. Pemerintah dan pengambil keputusan perlu memberikan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan semua pihak, termasuk petani tembakau yang memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional.
Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) tembakau lebih tinggi dibandingkan tebu, yang menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar bagi petani tembakau. Ini menjadi dasar utama bagi kepentingan petani dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan produk yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Meskipun NTP lebih tinggi, keberadaan tembakau juga harus dikaji secara mendalam terkait keterbatasan dan kesulitan dalam menggantikan komoditas. Kebutuhan terhadap perubahan komoditas secara seimbang harus dihindari karena hal ini bisa mengganggu sumber daya yang telah dipertahankan melalui tradisi dan perubahan generasi.
Winarno Tohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), menyatakan bahwa pengetahuan petani tembakau berasal dari generasi yang telah mengalami peningkatan turun temurun. Namun, pendidikan petani secara keseluruhan masih rendah, terutama di wilayah yang berdekatan dengan peternakan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengetahuan petani sangat terbatas terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran tembakau. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan terhadap petani harus melibatkan pendidikan yang komprehensif dan pengetahuan yang lebih dalam tentang petani yang terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi dan keputusan pemerintah.
Menurut Winarno, petani tembakau memiliki andil besar dalam perjalanan pembangunan bangsa, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga sejarah. Sejarah tembakau di Indonesia telah mengalami perubahan sejak awal mukanya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan peralihan komoditas, pemerintah harus memiliki pemahaman mendalam terhadap peran petani dalam memenuhi kepentingan dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan dan keberlanjutan ekonomi petani dengan mempertahankan keterbatasan dan kesulitan yang diperlukan dalam proses pengembangan industri tembakau.
Dalam hal pengembangan kebijakan terkait, Winarno menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya mengevaluasi kriteria dari pengaturan komoditas tanpa menghadapi risiko perubahan yang tidak seimbang terhadap petani. Sejumlah informasi penting diambil dari perubahan struktur industri dan peningkatan kualitas produk secara global. Pemerintah juga harus menghindari pemanfaatan peraturan yang melanggar hak dan kewenangan petani, terutama jika terdapat penerapan aturan atau peraturan yang tidak mengakomodir kepentingan petani. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan harus didukung oleh data dan penilaian yang terbuka. Ini juga akan membantu pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan petani dalam kondisi ekonomi dan ekologis yang mengalami perubahan.
Di sisi lain, pihak terkait mengajukan desakan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) oleh WHO. Namun, pihak tersebut menilai bahwa FCTC berpotensi mengganggu kelangsungan hidup petani tembakau. Penjelasan ini menunjukkan bahwa peraturan ini dapat merusak keberlanjutan ekonomi dan kehidupan petani, terutama karena adanya kebijakan yang mengatur penggunaan bahan baku yang bisa menghentikan produksi. Meskipun demikian, terdapat pertimbangan bahwa sebelum meratifikasi FCTC, pemerintah harus memiliki pertimbangan terhadap kepentingan petani. Dengan pendapat yang telah dijelaskan oleh Winarno, kebijakan harus berada dalam rangkaian yang mengacu pada kepentingan petani secara nyata dan berkelanjutan. Pemerintah harus menjaga kesinambungan terhadap kepentingan petani tanpa mengalami perubahan terlalu cepat atau tergoda oleh peraturan pemerintah yang berbeda dari kondisi sebenarnya.
Untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pengaturan pertumbuhan ekonomi petani dan pelindungan petani, maka diperlukan pemahaman terhadap kepentingan petani yang tidak bisa dianggap sebisa mungkin terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Keputusan ini sangat penting terutama untuk menjaga kesinambungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang berikutnya harus diambil oleh pemerintah adalah mempertimbangkan sumber daya petani secara konsisten, terutama dalam proses pengembangan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terbuka dan tidak menghadapi tantangan yang terlalu besar atau terlalu mudah untuk diadopsi. Dengan mempertimbangkan kepentingan petani dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat mengakomodir kepentingan semua pihak secara berkeadilan dan bertanggung jawab.
