Reparasi Dana Mengubah Kepemilikan Saham Seiring masuknya dana repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegiatan kepemilikan saham di pasar modal Indonesia akan mengalami perubahan yang menarik perhatian. Kepemilikan saham yang saat ini dominan dipegang oleh asing akan terdilusi dengan masuknya dana tersebut, menurut Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Alpino Kianjaya.
Alpino mengatakan bahwa sekarang, lebih dari 60 persen saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih dimiliki oleh asing. Namun, terdapat banyak pemilik saham lokal yang membutuhkan proses perubahan identitas, disebutkan dalam program tax amnesty. Kebijakan ini ditujukan untuk menghindari dampak dari penyimpanan aset yang masih tidak diketahui, mengingat perbedaan informasi antara identitas dan pendaftaran saham, yang disebutkan sebagai “crossing balik nama”.
Menurut Alpino, dalam program tax amnesty, pemegang saham bisa mendapatkan insentif seperti tidak membayar pajak penjualan saham. Namun, proses ini dilakukan melalui sistem transaksi yang terkait dengan kebutuhan keuangan yang terdapat dalam pengawasan keuangan dan pemerintah. Dengan demikian, kehadiran dana repatriasi dalam sistem pembayaran dapat memfasilitasi penggunaan keuntungan tersebut, dengan penyesuaian atas sistem keuangan Indonesia.
Terlepas dari keberlanjutan keuangan yang dihargai dari pengalaman pemerintah, data menggambarkan bahwa kebijakan tax amnesty yang diperkirakan akan membuka jalan bagi penerimaan pajak sekitar Rp165 triliun, dengan potensi repatriasi aset hingga Rp1.000 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pengembalian dana dari pengampunan pajak ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan instruksi yang telah ditentukan. Penentuan penggunaan dana ini berdasarkan jumlah aset yang ditemukan dalam pengganti pajak dan peraturan yang lebih tepat.
Setelah pengangkatan dana yang terkait dengan tax amnesty, proses registrasi dan pendaftaran pemegang saham akan menjadi lebih mudah. Penulis artikel menyoroti bahwa pemerintah sedang mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan terbuka bagi pemegang saham dari asal negara. Ini akan memberikan kesempatan bagi para pemegang saham lokal untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya dalam bentuk jaminan keuangan, tetapi juga dalam format pelindungan dan pengelolaan keuangan lebih baik.
Pembukaan program tax amnesty dijadikan pilihan bagi pemerintah dalam mengatasi masalah pengelolaan aset oleh masyarakat yang mungkin belum terbuka dengan informasi yang lengkap. Selain keberlanjutan penggunaan dana, kebijakan ini menunjukkan pengaruh pemerintah terhadap penerimaan negara yang lebih besar. Menurut Alpino, masa ini menjadi momentum untuk mempercepat proses yang memperbaiki sistem keuangan melalui program tax amnesty. Dalam masa depan, pemerintah akan melanjutkan pengawasan keuangan dan mengungkapkan potensi pengaruh penerimaan pajak dari perubahan aset saham.
Ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem keuangan di Indonesia sedang membutuhkan perubahan struktural. Namun, untuk melanjutkan program ini, terdapat beberapa langkah penting yang harus ditempuh. Pemerintah akan mengembangkan kebijakan yang lebih terbuka, yang akan menunjukkan bahwa pengalaman pemerintah telah terbuka dengan pemegang saham dan pemegang aset dari asal negara. Proses ini akan mempercepat penerimaan keuangan dalam kehadiran dana dari tax amnesty. Selain itu, pemerintah akan mengembangkan pengawasan keuangan secara lebih efisien, memastikan keberlangsungan pengurusan keuangan di masa depan.
