Rekda Bi Dan Pemerintah Batam Bank Indonesia (BI) mengadakan Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Rekda) dengan tema “Mempercepat pembangunan infrastruktur maritim untuk mendukung peningkatan kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” di Batam, Jumat, 12 Agustus 2016. Rapat ini merupakan koordinasi antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan kesepakatan penting dalam pengembangan industri maritim yang berkelanjutan.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar sektor dalam pengembangan maritim sebagai fondasi ekonomi dan pariwisata. Salah satu kesepakatan penting yang diberikan dalam rapat tersebut adalah penerapan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (one map and one ship design policy). Tujuannya adalah mengoptimalkan industri perkapalan sebagai penggerak utama dalam pengembangan industri maritim, termasuk perikanan, pelayaran, dan pariwisata.
Keputusan lainnya mencakup integrasi strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor. Dalam konteks ini, infrastruktur logistik akan menjadi komponen penting dalam pengembangan konektivitas wilayah, terutama di dalam buku putih pengembangan kemaritiman. Selain itu, kebijakan pengembangan maritim juga melibatkan pengaruh lintas sektor, termasuk perkapalan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata, serta keberlanjutan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Baca Juga:
Kemenjangan Akuisisi PGN-Pertamina: Lihat Perbedaan Perhatian Terhadap Kualitas Penyiaran
Ekspansi Melia Hotels di Indonesia: Momentum Baru dalam Dunia Pariwisata
Untuk mengembangkan industri pelayaran nasional dan mengurangi defisit neraca jasa, kesepakatan menekankan perluasan program beyond cabotage. Ini melibatkan pengembangan sistem kebijakan terhadap insentif fiskal sebagai bagian dari upaya mendorong industri pelayaran dan mengurangi defisit angkutan. Pengembangan ini juga melibatkan pendekatan khusus dalam pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional, terutama untuk mendorong pengembangan industri maritim melalui saling mengisi dan pengoptimalan kapasitas angkut industri pelayaran.
Kesepakatan terkini juga menekankan pengembangan kualitas infrastruktur kelembagaan melalui reformasi birokasi. Ini mencakup implementasi layanan publik, sistem pemerintah berbasis elektronik (e-government), serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah. Pengembangan ini diiringi pendidikan kedinasan yang lebih fokus terhadap vokasional, seperti pendidikan kemaritiman. Hal ini merupakan upaya membangun sumber daya manusia yang siap mengemudikan pembangunan infrastruktur maritim secara efektif.
Penyelarasan program pengembangan industri maritim juga menyebutkan perlunya mempercepat deregulasi peraturan yang meliputi kemudahan kunjungan wisata menggunakan private jet dan private helicopter, serta pengaturan penggunaan sea plane yang menghubungkan antar pulau. Selain itu, terdapat penjelasan tentang insentif fiskal untuk impor yacht minimal untuk PPN-BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pengembangan sistem logistik maritim dan pengurangan pembatasan tarif dalam proses pelayaran dan pengelolaan kapal.
Terakhir, keputusan rekomendasi dalam Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah tersebut menekankan percepatan pengembangan aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional dan 30 destinasi unggulan wisata bahari. Pemerintah Daerah berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan pengembangan ini di wilayah yang memiliki potensi wisata bahari. Salah satu destinasi terkait adalah Natuna-Anambas (Kepulauan Riau), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Mandeh (Sumatera Barat). Selain itu, penambahan ini juga menyiratkan peningkatan kebijakan pendukung dan keberlanjutan pengembangan infrastruktur laut yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan kepariwisataan berkelanjutan.
Menurut Gubernur BI, langkah-langkah yang telah dibahas pada rapat ini akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur maritim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan koordinasi yang terus berjalan dalam menangani berbagai aspek pengembangan industri maritim. Langkah ke depan juga menekankan perluasan kegiatan pengembangan pariwisata, termasuk pengembangan sistem kebijakan dan perizinan wisata bahari yang menuntut keberlanjutan dan efisiensi operasional. Implikasi dari kesepakatan ini adalah peningkatan kualitas pengembangan laut, serta mendorong peningkatan daya saing industri pelayaran dan pariwisata di wilayah Indonesia.
