Pertamina Diberi Waktu Itung Ulang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti keuntungan yang diraih oleh PT Pertamina (Persero) dari penjualan BBM subsidi sebesar Rp8,3 triliun di semester I, yang dinilai mengganggu keberlanjutan ekonomi masyarakat. Menurut DPR, keuntungan yang besar ini harus dipertimbangkan lebih lanjut karena secara kemanusiaan, harga BBM subsidi seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang terjangkau dan berkelanjutan.
Dengan menyampaikan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya, menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan BBM yang bersubsidi secara tidak seimbang harus diperiksa. Azam menjelaskan bahwa sekarang ini, soal ini masuk dalam perhatian komisi VII, yang bertanggung jawab mengelola kebijakan energi, namun kenyataan perbedaan harga yang diakui masih menjadi perhatian penting. Dengan kebijakan yang tidak terkendali, maka masyarakat, terutama yang terbentuk dari lapisan yang terkena dampak kebijakan, bisa menerima harga yang lebih mahal.
“Memang itu menjadi domainnya komisi VII ya, tapi kok kalau saya lihat, kalau memang kenyataannya untung besar dari BBM subsidi yang seharusnya buat rakyat, seharusnya dihitung ulang bersama DPR. Sebab itu kan keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak. Biar tidak merugikan masyarakat. Kasihan rakyat kalau begini,” ujar Azam saat ditemui di Jakarta. Tidak hanya menyoroti keberadaan penguasaan keuntungan, Azam juga memperkenalkan hal yang sering dikonfirmasi sebagai kecurangan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya energi yang disediakan oleh BUMN.
Sebuah pertanyaan yang sering muncul di forum media adalah mengapa harga BBM subsidi terus makin naik meskipun penjualan tidak mengalami perubahan jumlah. Azam juga menyebut bahwa informasi yang diterima hari ini menyatakan bahwa PT Pertamina akan menaikkan harga solar meskipun tidak dijadikan sumber utama dalam perhitungan hingga waktu. Selain itu, dia menyebut bahwa kenaikan harga solar akan memicu multiplier effect terhadap biaya logistik, yang dapat berdampak pada pengeluaran keuangan masyarakat, terutama mereka yang terikat dengan bisnis dan penggunaan jasa.
Karena keterbatasan keberlanjutan terhadap kebijakan pertamina yang mengambil untung terlalu banyak dari barang subsidi, Azam memberikan kesan bahwa tidak hanya DPR, namun juga masyarakat harus mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Dalam pengembangan saran tersebut, dia menekankan bahwa jika keputusan terus mengabaikan kenyataan ini, maka DPR memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban langsung kepada Presiden melalui rapat paripurna. “Kita bisa pertanyakan itu. Kita punya hak angket. Kenapa kok mahal? Pertamina untung banyak dari sini, kenapa? Karena efeknya lebih ke membebani masyarakat. Kita bisa lakukan itu,” jelas dia.
Untuk mengatasi keadaan yang terjadi saat ini, Azam meminta perlindungan ekonomi terhadap masyarakat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan sistem harga BBM. Kebijakan yang lebih berbasis pengambilan keputusan secara langsung dari perusahaan yang bersifat pemerintah harus diperhatikan secara lebih lanjut. Maka dari itu, pertimbangan akan perbaikan kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh. Kenaikan harga BBM yang dijadikan sasaran pelat merah juga diperiksa, karena itu dapat mengarahkan kebijakan yang lebih baik. Tindakan kinerja yang dilakukan oleh Pertamina seharusnya memenuhi kriteria keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, Azam mengingatkan bahwa tidak hanya soal keputusan pemerintah, tapi juga keterlibatan perusahaan yang berpengaruh pada harga barang konsumen. Untuk menghindari kejadian yang bisa muncul di masa depan, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan kebijakan terhadap BUMN yang mengambil keuntungan dari barang subsidi. Langkah-langkah yang harus diambil adalah mempertimbangkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta perlu mengambil tindakan yang tepat dengan menghadapi masalah keterbatasan kekuatan. Dari segi kebijakan, maka langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah mempertimbangkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta perlu mengambil tindakan yang tepat dengan menghadapi masalah keterbatasan kekuatan. Tindakan yang harus dilakukan oleh DPR adalah mempertimbangkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta perlu mengambil tindakan yang tepat dengan menghadapi masalah keterbatasan kekuatan. Untuk memperkuat keputusan ini, masyarakat harus memiliki dukungan terhadap keputusan yang berbasiskan keberadaan peraturan dan pengawasan yang lebih ketat.
