Perbankan Terjebak: Fintech dan Kredit Macet

Industri Perbankan di Tengah Kekuatan dan Ketidakpastian

Perbankan Terjebak Fintech Dan Kredit Bahasa keuangan di Indonesia terus menghadapi tantangan berat di tahun 2016. Dalam laporan tahunan berbagai perbankan tercatat perumusan pemberian remunerasi berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara sebagian besar bank mengalami penurunan laba, sebagian lagi menunjukkan pergerakan laba yang menurun. Namun dalam konteks ini, tidak semua bank mengalami dampak yang serupa, karena keterbatasan likuiditas dan tekanan kredit yang terus menerus menjadi masalah utama dalam industri perbankan.

Mengingat keterbatasan dalam ketercapaian dana, para bank harus menghadapi tekanan yang sangat tinggi untuk menyediakan kredit yang dapat diakses oleh pihak debitur. Sejak periode 2013, pertumbuhan kredit telah berlangsung terbatas, dan terus menerus menjadi masalah karena munculnya NPL yang naik. Menurut data yang diambil dari berbagai sumber, jumlah NPL perbankan masih mengalami pergerakan naik. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih terus berkurang.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah bank memutuskan mengurangi biaya operasional agar menjamin efisiensi perusahaan. Dalam konteks ini, kehadiran perbankan yang menjaga efisiensi di tengah perombakan keuangan muncul perubahan dalam model perusahaan. Namun dengan memahami secara mendalam bagaimana biaya dana berfungsi dalam sistem keuangan, perbankan perlu memiliki kebijakan yang lebih terkendali terkait dengan penerapan kebijakan remunerasi, terutama terkait dengan tantiem atau bonus yang tidak hanya mendorong kinerja yang lebih baik, tapi juga menjaga standar keberlanjutan bisnis secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, aturan sertifikasi manajemen risiko yang muncul di era 2009 diambil sebagai salah satu kebijakan yang menjadi perhatian serius oleh regulator. Namun, kebanyakan bank berpikir bahwa keberlanjutan terhadap manajemen risiko adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan lebih dalam, terutama dengan pengawasan yang tidak cukup efektif. Khususnya, keberlanjutan bisnis perbankan masih menjadi tantangan utama di tengah perubahan ekonomi global dan kebijakan terkait dengan kebijakan perbankan di masa depan.

Dengan pengembangan sistem keuangan yang lebih terkendali, perusahaan perbankan diperkenalkan oleh OJK dalam bentuk peraturan terbaru mengenai pengawasan terhadap kebijakan perbankan. Meskipun aturan remunerasi yang ditetapkan lebih ketat dan memperluas peran regulator, bank-bank tetap memilih untuk melalui berbagai tahapan keuangan, baik dengan penerapan kebijakan keuangan, perencanaan, maupun kebijakan keuangan yang lebih terkendali. Namun, kebijakan yang dijalankan harus dibantu dengan peraturan dan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK yang secara berkelanjutan dan bertujuan untuk menjamin keamanan sistem perbankan Indonesia secara lebih baik dan berkelanjutan.

Keterbatasan Dari Kepemilikan Perbankan dan Kebijakan Sistem Keuangan

Penurunan laba menjadi masalah utama bagi lebih dari setengah bank umum pada tahun 2016.
Pengaruh suku bunga kredit yang menurun menjadi faktor utama di dunia keuangan Indonesia.
Bank-bank di Indonesia memperhatikan perbaikan keberlanjutan bisnis melalui efisiensi operasional.
Remunerasi dan tantiem perbankan terus menjadi titik perhatian regulator yang ditetapkan oleh OJK.
Pengembangan perbankan terjadi di tengah kondisi ekonomi yang terus menerus berubah.

Peran OJK dan Ketidakpastian dalam Membangun Keberlanjutan

Untuk menghadapi tantangan yang terus menerus, perbankan perlu berjalan dalam jalan yang lebih terkendali. Sejumlah pihak mengungkapkan kepercayaan terhadap manajemen risiko dan kebijakan keuangan yang diambil oleh bank secara khusus. Namun, ketidakterbatasan dalam kebijakan yang diambil oleh pihak keuangan terus menjadi tantangan terutama pada saat keterbatasan likuiditas atau kekurangan dana.

Untuk menangani tantangan ini, perbankan perlu beradaptasi dengan pengaturan keuangan yang lebih terkendali dan terdokumentasi. Dalam konteks ini, kebijakan pengawasan dari pihak regulator juga penting. Namun, tergantung pada kinerja bank dan kebijakan terkait dengan manajemen risiko, perbankan dapat menjadi pengamat terhadap perubahan yang terjadi di tengah pasar keuangan.

Secara umum, terdapat ketidakpastian terhadap keputusan keuangan dan peraturan yang diambil oleh bank. Namun, dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap pengawasan, pengaturan keuangan lebih terkendali, serta kebijakan yang lebih transparan terhadap pihak pihak terkait, maka kepercayaan publik dalam industri perbankan dapat meningkat secara lebih baik dan berkelanjutan.