Keterbatasan Penyebaran Bank Bank Indonesia (BI) terus mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan instrumen pembayaran nontunai dalam transaksi keuangan untuk mendukung perekonomian yang lebih efisien dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Ini merupakan bagian dari keberlangsungan gerakan Less Cash Society yang dianggap penting sebagai upaya mengembangkan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien dalam pengelolaan keuangan.
Kepala Grup Pengembangan dan Sistem Pembayaran Ritel BI, Pungky P. Wibowo, menyatakan bahwa pengembangan sistem pembayaran nontunai berperan penting dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Ia menjelaskan bahwa penggunaan instrumen pembayaran digital dapat mengurangi tingkat penggunaan uang tunai dalam kegiatan sehari-hari, yang merupakan salah satu solusi utama dalam menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi di masyarakat.
Dirinya mengatakan bahwa di lingkungan pesantren juga perlu didorong untuk melakukan gerakan nontunai dalam melakukan transaksi sehari-hari. Pondok pesantren dianggap memiliki peran strategis dan vital dalam pembangunan nasional karena dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi panutan di lingkungannya. Namun, masih ada kecurangan dalam memastikan akses keuangan bagi masyarakat muslim, terutama dalam konteks pengembangan perbankan syariah yang masih tergolong rendah di wilayah Indonesia.
Sebagian besar pesantren di Indonesia belum didukung dengan penetrasi perbankan syariah dalam memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat. Hal ini menunjukkan keberadaan masalah di bidang aksesibilitas perbankan yang belum mencapai tingkat yang memadai. Berdasarkan laporan yang dianggap terbatas, penelitian yang menyoroti bahwa jumlah masyarakat muslim yang masih belum tersentuh jasa keuangan belum tercapai tingkat yang memadai, terutama dalam konteks transaksi ritel.
“Melihat faktor-faktor tersebut, kami memandang bahwa pengembangan layanan nontunai sebagai bagian dari upaya perluasan akses keuangan di kalangan umat muslim, merupakan suatu keniscayaan,” ujarnya dalam pernyataan terbit di Surabaya, Kamis, 27 Oktober 2016. Menurutnya, peningkatan akses keuangan di kalangan masyarakat muslim merupakan salah satu prioritas penting dalam memperkuat perekonomian nasional, mengingat sejumlah besar masyarakat muslim masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan yang terpercaya dan terdistribusi secara merata.
BI sebagai otoritas di sistem pembayaran, memiliki misi utama untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran, melalui perluasan kepentingan nasional. Dalam rangka mencapai misi tersebut, BI terus berupaya melalui dua aspek penting, yaitu melakukan penguatan sistem pembayaran dan proaktif dalam memelopori kerjasama dan kolaborasi. Dengan berbagai kebijakan dan inovasi yang terus dikembangkan, BI berharap dapat memperkuat sistem pembayaran dan menekankan pelayanan digital serta kenyamanan transaksi bagi masyarakat.
Sebagai penutup, pengembangan sistem pembayaran nontunai merupakan bagian penting dari keberlangsungan pengembangan keuangan yang lebih terbuka dan berkelanjutan bagi masyarakat secara luas. Langkah berikutnya meliputi pengembangan perbankan syariah yang lebih luas dalam jangkauan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan layanan pembayaran digital. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan keuangan yang berkelanjutan dan berkelanjutan bagi pengembangan sosial yang lebih inklusif dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia.
