Kemenangan Reshuffle Menteri Tanggapan Bos Pertama kali, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang menempati posisi sebagai Menkeu, memiliki peran penting dalam reformasi di bidang pajak. Dengan adanya perubahan kebijakan di DJP dan penambahan anggaran serta jumlah pegawai, peran Ibu Sri Mulyani menjadi perhatian besar bagi industri pasar modal. Perubahan ini dianggap sebagai satu dari keberlangsungan yang lebih baik dalam pengembangan kebijakan pajak yang lebih efisien.
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2016 menjadi suatu tren yang menunjukkan keberanian dan pemilahan terhadap struktur kebijakan pemerintah. Reshuffle ini menggambarkan perubahan yang signifikan dalam tindakan pemerintah, dengan sejumlah 12 pos menteri yang diubah, serta 9 menteri baru yang diangkat. Proses ini juga melibatkan pindah pos dari 8 menteri tertentu dan 4 menteri yang menuju posisi baru, memperluas pemahaman atas struktur kebijakan yang sedang berlangsung.
Baca Juga:
Mengacu pada hasil dari pasar modal setelah reorganisasi, kondisi saham yang naik mengindikasikan perubahan keberlangsungan yang positif. Dalam pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut, investor tidak hanya melihat hasil dari reformasi di sektor keuangan, tetapi juga dari proses kebijakan yang terus-menerus berjalan. Dengan begitu, kepercayaan atas implementasi tax amnesty lebih besar. Kondisi pasar yang berada dalam zona hijau menunjukkan hasil terbaik dari sistem yang telah diapresiasi oleh luar negeri.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan signifikan sejak pelaksanaan reshuffle ini. Kondisi saham yang meningkat secara besar-besaran, memperkuat pengaruh dari kebijakan yang telah dilakukan. Selain itu, kapitalisasi pasar mencatat rekor baru sebesar Rp5.676,6 triliun, sebagaimana dilaporkan pada 28 Juli 2016. Ini merupakan hasil yang mencerminkan efek langsung dari keberlangsungan reorganisasi pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus.
Secara spesifik, tiga menteri yang menjadi bagian dari perubahan dalam sistem kerja pemerintah di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa program tax amnesty telah mendapat dukungan yang lebih kuat. Sejumlah investor asing mengakui bahwa Indonesia sedang dilihat secara global sebagai salah satu negara yang menerapkan reformasi ekonomi yang lebih efisien. Dengan kepercayaan terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, masyarakat yang terlibat dalam ekonomi secara luas terus memperluas kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang memerlukan peningkatan kepercayaan.
Saat ini, peran dari beberapa pemangku kebijakan menjadi lebih strategis dalam mempercepat pelaksanaan tax amnesty. Dengan adanya kepercayaan lebih besar terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, masyarakat yang terlibat dalam ekonomi semakin memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia. Dengan demikian, keberlangsungan dari tax amnesty lebih dapat diandalkan. Ini memungkinkan industri pasar modal terus mengembangkan kepercayaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk memperkuat peran dari reorganisasi pemerintah yang terus berlangsung, langkah berikutnya terletak pada penyelesaian proses peningkatan perencanaan kebijakan pajak yang lebih efisien. Kebijakan seperti tax amnesty, yang semakin diperlukan oleh ekonomi Indonesia, harus dijalankan secara lebih terus-menerus. Proses ini harus terus ditempuh dengan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, institusi dan masyarakat. Proses pemantapan terus meningkat untuk menghindari tindakan yang salah dan memperkuat kepercayaan terhadap program reformasi yang telah ditetapkan.
