Jokowi Wtp Bpk Tak Menjamin Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan bahwa praktik korupsi akan selalu dihindari. Dalam kesempatan yang berlangsung di Istana Negara, ia membagi tindakan yang harus dilakukan secara bersamaan, yaitu membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Jokowi, keuangan yang lebih akuntabel bukan hanya tergantung pada status WTP, melainkan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proaktif dan terbuka terhadap peringatan keuangan. Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang baik, termasuk digitalisasi dan debirokratisasi, untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian penggunaan dana publik.
Tahun 2014 tercatat sebanyak 274 entitas yang mendapat status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tahun 2015 mencatat angka lebih tinggi dengan jumlah 367 entitas yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam kategori kementerian/lembaga, terdapat 56 entitas, di mana 29 berada dalam peran pemerintah provinsi, 222 dari pemerintah kabupaten, dan 60 dari pemerintah kota. Menurut Menkeu, status WTP menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan keuangan yang lebih efisien, tetapi tidak berarti menjadi kunci utama.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah perlu membangun struktur keuangan yang mampu mengembangkan manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Jika suatu instansi telah mendapat status WTP, seharusnya ini menjadi dasar untuk tindakan perbaikan yang dapat dianggap sebagai langkah keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan. Kini, tahun 2016 menjadi tahun penting untuk membuka perjalanan keberlanjutan dalam akuntansi yang berbasis aktual, mengganti dari akuntansi yang berbasis kas menjadi bentuk akuntansi yang lebih akurat dan transparan.
Tahun 2016 merupakan saat penting dalam pengelolaan keuangan Indonesia, terutama karena implementasi akuntansi berbasis aktual yang baru dijalankan. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem akuntansi menjadi fokus utama. Jokowi menjelaskan bahwa perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM, bukan hanya sebagai hasil dari perbaikan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan sistematis dalam pengelolaan keuangan publik.
Ketika berbicara mengenai status WTP, Jokowi menekankan bahwa setiap keuangan yang menerima pengakuan dari BPK tidak hanya menunjukkan kualitas, tetapi harus menjadi perwujudan terhadap praktik yang lebih baik. Karena itu, sistem pengawasan yang lebih kuat, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan dalam penerapan akuntansi adalah bagian penting dari perbaikan sistem keuangan yang lebih teratur.
Walaupun terdapat pertimbangan bahwa status WTP tidak berarti menghindari semua praktik korupsi, tetapi sebaliknya sebagai tanda bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan. Menurut Jokowi, implementasi akuntansi berbasis aktual tidak hanya mengganti sistem sebelumnya, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem yang lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat perlu memperoleh manfaat yang lebih besar dari keberlangsungan pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang ditandai oleh peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Implikasi terbaik dari penerapan ini adalah pengembangan sistem yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan teknologi digital. Dalam langkah berikutnya, pemerintah perlu menempatkan keuangan negara dalam konteks pemerintah yang tidak hanya memiliki kekuatan terhadap pengambilan keputusan, tetapi juga mengikuti prinsip kepercayaan dan keadilan.
