Jokowi Dorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berada pada momentum pertumbuhan ekonomi yang baik dalam periode 2016–2017. Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu 2 November 2016, Presiden mengutip perhitungan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan meningkat dari sekitar 5,0% pada tahun 2016 menjadi 5,1% pada tahun 2017. Namun, kejadian tersebut tidak memberikan kepercayaan terhadap kemampuan negara mengungkapkan keberhasilan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak harus terbatas hanya pada ekspor. Menurut estimasi, sumber utama pertumbuhan ekonomi saat itu tidak melibatkan ekspor lebih dari 1%, yang merupakan angka yang sangat terbatas. Dengan ini, Presiden memperkuat fokus pada pengembangan sumber daya domestik, termasuk investasi dan konsumsi internal. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kinerja ekonomi di masa depan sangat bergantung pada inisiatif internal yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.
Menkeu menjelaskan bahwa, seiring perubahan kondisi perekonomian global yang terus mengalami kelemahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan perluasan sumber daya dari luar negeri menjadi tidak menentukan. Dengan begitu, peranan dari investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menkeu menekankan bahwa nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp800 triliun dalam dua tahun ke depan dapat menjadi sumber pendanaan bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ia juga menyebutkan bahwa perbankan dan pasar modal berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah harus menjaga agar defisit APBN tidak terlalu besar, karena anggaran terus berkembang dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, penanganan perekonomian domestik menjadi prioritas utama. Mengacu pada perhitungan ekonomi, investasi dari swasta, PMA, dan PMDN menjadi prioritas utama, sehingga memungkinkan pemerintah membuka peluang bagi pembiayaan terhadap sektor ekonomi yang lebih produktif. Dalam konteks ini, penanganan kinerja ekonomi menjadi penting untuk menjaga kestabilan dan keterbatasan anggaran.
Selain itu, Presiden dan Menkeu menyoroti bahwa perlu diperhatikan pula faktor lain, seperti peran sektor industri, penyerapan tenaga kerja yang terjamin, serta pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut Menkeu, peningkatan kepercayaan publik terhadap ekonomi akan menjadi pendorang utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan ini, pemerintah berharap dapat terus memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional. Maka dari itu, perubahan kebijakan ekonomi di masa depan harus berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang memungkinkan ekonomi Indonesia memenuhi tantangan yang dihadapi secara eksternal dan internal dengan penuh keterbukaan dan keberlanjutan.
Secara keseluruhan, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa tantangan terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat ditangani dengan kecewa dalam waktu terbatas. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang berkelanjutan menjadi penting dalam mempercepat kinerja ekonomi. Menkeu menginginkan bahwa semua sumber daya dapat diharapkan dalam pengembangan ekonomi, terutama dengan fokus pada investasi, konsumsi, dan inisiatif pemerintah yang terintegrasi.
