Bkpm Perkuat Keamanan Investasi Pascadilantiknya Tito Karnavian sebagai Kapolri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyaksikan kehadiran tokoh baru dalam posisi yang memegang peranan penting dalam membuka kesempatan investasi di Indonesia. Menurut BKPM, peran Kapolri dalam menguatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang membangun infrastruktur investasi adalah satu hal yang penting dan memperkuat visi mengenai pembangunan ekonomi yang lebih maju.
Menurut Kepala BKPM, Franky Sibarani, pengalaman Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya membuktikan bahwa sinergi pihak-pihak berperan penting dalam mendukung investor, khususnya dalam menghadapi tantangan keamanan terhadap proyek-proyek investasi. Proses yang telah dijalankan di Metro Jaya telah menunjukkan bahwa kehadiran Kapolri dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi pengembangan investasi secara keseluruhan. Penjelasan ini terus dijelaskan dalam keterangannya yang diberikan pada hari Kamis, 14 Juli 2016, di Jakarta.
Baca Juga:
Franky menjelaskan bahwa sinergi yang terjaga antara BKPM dan Kepolisian dapat membuka peluang bagi investasi secara lebih efisien dan terstruktur. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), yang telah ditandatangani secara resmi oleh Kepala BKPM dan Kapolri pada 22 Februari 2016. Program ini mengarahkan keperluan investasi di wilayah-industri tertentu secara langsung, di mana investor dapat mengawasi proses konstruksi dan perizinan yang diperlukan. KLIK merupakan program penting yang dilaksanakan di 14 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai 10.022 hektar. Proyek-proyek ini tersebar di enam provinsi, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Sebagai contoh, KLIK di Metro Jaya telah memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah dalam melindungi keamanan investor yang sedang mengembangkan infrastruktur di daerah industri. Di setiap kawasan tersebut, nota kesepahaman telah ditandatangani dengan beberapa pimpinan Kepolisian tingkat provinsi. Di antaranya, Kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Tindakan ini berkelanjutan di bidang keamanan investasi dan menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah dan kepolisian berada di atas pentingnya proses investasi. Kepala BKPM menekankan bahwa langkah-langkah ini akan berdampak positif terhadap kinerja investasi di Indonesia secara lebih luas.
Selain KLIK, BKPM juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk sinergi lainnya akan dijalankan lebih lanjut untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ini termasuk pengembangan fasilitas dan perluasan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu di level provinsi. Dengan adanya program-program ini, diharapkan kawasan industri yang berkembang dapat membangun ekosistem investasi yang lebih terintegrasi dan lebih efisien. Pengembangan sinergi ini akan menekankan bahwa keamanan menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor di Indonesia.
Program KLIK sendiri telah dilaksanakan di 14 kawasan industri yang menempati provinsi provinsi yang berbeda. Setiap kawasan industri dilengkapi dengan infrastruktur yang berbeda. Namun, semua kawasan ini memiliki kesamaan utama yaitu menyediakan layanan keputusan yang cepat dan terpercaya untuk perizinan investasi. Selain itu, dalam membangun iklim investasi, BKPM juga mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja sinergi yang telah berlangsung di setiap kawasan industri. Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program KLIK yang telah disetujui pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Tentu saja, langkah-langkah ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah, investor, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi yang lebih terintegrasi antara BKPM dan Kepolisian, maka pengembangan proyek investasi akan menjadi lebih terlindungi terhadap berbagai bahaya. Ini juga membuka peluang bagi kebijakan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terbaik di dunia. Pemulihan iklim investasi terus diteruskan melalui pengembangan kerja sama lebih luas di bidang keamanan, perizinan, dan infrastruktur. Dengan tindakan ini, Indonesia diharapkan dapat menunjukkan kepercayaan dan keberagaman pihak dalam menangani pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
