Bi Perkuat Kebijakan Umkm Mendorong Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan untuk meningkatkan porsi kreditnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Kebijakan ini ditujukan sebagai bagian dari upaya penguatan keterbukaan ekonomi dalam kondisi krisis yang terus berdampak pada sektor bisnis kecil.
Kewajiban BI terkait UMKM berupa target rasio kredit yang bertahap, yaitu 10% pada tahun 2016, 15% pada 2017, dan 20% pada 2018. Keputusan ini diatur dengan prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh setiap bank umum. Rasio tersebut dikembangkan sebagai bentuk pengaturan penggunaan dana yang terkendali agar tidak merugikan kepercayaan pasar atau ekonomi lebih luas. Dengan tujuan ini, masyarakat yang terlibat dalam bisnis kecil berpeluang mendapatkan layanan kredit yang lebih mudah dan efisien dari lembaga keuangan.
Mengutip Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, kebijakan BI dapat berdampak positif terhadap sektor riil, terutama di kalangan rakyat kecil. Selain itu, UMKM diperlihatkan sebagai bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional, terutama dalam konteks ketidakpastian global saat ini. Keberadaan UMKM dianggap menjadi fondasi dalam penggerakan kegiatan ekonomi, terutama karena mereka merupakan bagian dari kegiatan start-up yang berkembang di sejumlah bidang industri di Indonesia.
Sejumlah pertimbangan penting dari kebijakan BI mengenai UMKM mencakup peran UMKM sebagai industri penunjang dalam sistem produksi, serta peran mereka dalam memberikan dukungan terhadap industri yang sudah mapan. Dari segi pengembalian keuangan, pembiayaan UMKM dapat diarahkan ke bidang produksi yang berbasis komoditi konsumsi, seperti beras dan gula. Kedua komoditas tersebut, yang sebelumnya sering mengandung impor, menjadi fokus utama dalam memperkuat ekonomi nasional. Ini berarti bahwa sektor UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap sumber daya produksi domestik.
Baca Juga:
Baca Juga:
Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan diperintahkan mempertimbangkan bahwa pengembalian keuangan dari UMKM juga bisa berdampak terhadap pengembangan sektor ekonomi yang masyarakat dan industri tergantung. Tapi tidak kurang dari itu, penyebaran kredit ke UMKM menjadi kunci strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, pengembalian keuangan terhadap UMKM menjadi prioritas penting dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi kondisi yang sulit.
Tentu, kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi secara global. Masyarakat yang terlibat dalam bisnis kecil dapat mendapatkan dukungan yang lebih baik dari sistem perbankan. Dalam konteks pengembangan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan sosial, UMKM terus menjadi kunci utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Karena itu, langkah ini dapat mendukung keberlangsungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di masa depan.
