Apbn Runtuh Capai 2 08 Sejak awal bulan Agustus 2016, realisasi pendapatan dan belanja negara Indonesia mengalami perkembangan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi target APBNP. Pendapatan negara mencapai Rp775,2 triliun, sebesar 43,4% dari target APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun. Ini merupakan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2015, di mana realisasi pendapatan mencapai Rp626,7 triliun atau 42,1% dari APBN-P 2015. Namun, tren ini masih belum menyentuh keberhasilan dalam mencapai realisasi penuh, terutama dari sisi anggaran yang tidak terpenuhi dengan akurasi dan transparansi.
Realisasi belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp1.037,6 triliun, atau 49,8% dari pagu APBNP 2016 yang sebesar Rp2.082,9 triliun. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih terdapat potensi kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam hal pendapatan, kegiatan penerimaan perpajakan seperti Pajak dan Kepabeanan Cukai masih mengalami perubahan secara signifikan. Penerimaan pajak mencapai sekitar Rp618,3 triliun, atau 40,2% dari APBN-P 2016, dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu minggu pertama Agustus. Ini menunjukkan bahwa pendapatan perpajakan terutama dari Penerimaan Pajak mencapai Rp542,1 triliun atau 40% dari APBN-P 2016, sementara dari Penerimaan Kepabeanan Cukai mencapai Rp76,2 triliun atau 41,4% dari APBN-P 2016. Pengalaman ini menjadi poin penting dalam menilai efektivitas pengelolaan penghasilan negara.
Untuk membantu mencapai target yang lebih tinggi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan Tax Amnesty, serta peningkatan pengawasan terhadap pembayaran masa khusus, seperti WP 90% terbesar, WP Tidak Lapor Terdapat Data (WP TLTD), dan visit atas WP TLTD yang diselaraskan dengan program Geotagging. Terutama, peningkatan pengawasan dilakukan terhadap pembeli yang tidak memiliki identitas lengkap, seperti pembeli dari pabrikan atau pedagang besar yang menggunakan faktur pajak dengan NPWP 000. Ini dapat dilakukan melalui penggalian potensi sektor perdagangan dan pemantapan sistem pemantauan melalui joint analysis dengan DJBC. Penggunaan pendekatan terapi ini akan membantu mencegah pelanggaran perpajakan yang dianggap tidak terkendali. Selain itu, pemerintah akan mengupayakan peningkatan koordinasi antar lembaga fiskal seperti DJBC dengan DJP, serta kegiatan penilaian kapasitas produksi perusahaan BKC.
Sementara itu, dalam pengelolaan penghasilan perpajakan, langkah-langkah untuk memperkuat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai juga diterapkan secara menyeluruh. Peningkatan upaya penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai akan memperbaiki kualitas pengelolaan. Pengamatan terhadap faktor FTA (Faktor Pertambahan Dana) menjadi prioritas, dengan memperkuat pengaturan terhadap stakeholder, termasuk pemanfaatan program voluntary declaration. Langkah ini juga memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan pelaku terkait, termasuk pengawasan bersama antar unit DJBC maupun pihak DJP. Keberadaan uji eksistensi dan kapasitas produksi perusahaan BKC dipantau dengan sistem tertentu. Kegiatan ini mengarah pada peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan penghasilan negara dan penggunaan dana tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi yang terus-menerus mengambil langkah konkret guna menjaga keberhasilan pembayaran pajak, keberlanjutan pengelolaan perpajakan, dan penerimaan yang seimbang dan akurat.
Kontribusi terhadap peningkatan realisasi pendapatan negara, pembayaran pajak, dan pengawasan terhadap penghasilan pemerintah menjadi prioritas penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dari segi realisasi belanja negara, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah, khususnya dalam pengeluaran untuk transfer ke daerah dan desa, yang mencapai angka Rp452 triliun dari angka Rp395,6 triliun pada periode Januari sampai Agustus 2015. Ini menunjukkan pengalaman perlu diadopsi secara cepat untuk meningkatkan keterlibatan dan pengembalian anggaran yang lebih efisien. Langkah-langkah ini juga membuka ruang untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran pemerintah juga menjadi langkah penting dalam perbaikan sistem pengelolaan anggaran. Ini mencerminkan bahwa pembangunan sistem pemerintahan terus ditingkatkan, termasuk pengadaan sumber daya manusia dan keuangan, serta peran komunikasi dengan stakeholders dalam pengelolaan perekonomian.
Implikasi dari peningkatan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan dan mendorong penerapan strategi terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dengan pengaturan yang lebih baik, pemerintah juga menghadirkan peluang memperbaiki ketersediaan dan akurasi dalam penerapan kebijakan perpajakan dan pengeluaran. Dalam konteks keuangan yang terus berkembang, penerapan penguatan dalam pengelolaan anggaran adalah langkah penting yang mengarah pada efisiensi penggunaan sumber daya negara. Ini juga menjadi dasar bagi mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan. Langkah-langkah ini memperkuat peran pemerintah sebagai pihak pengelola negara yang lebih terbuka, serta lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan penilaian yang lebih terpercaya dan kepercayaan yang mengarah ke pembangunan sistem yang lebih baik secara keseluruhan, pemerintah dapat mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih seimbang dan terorganisir dalam jangka panjang.
