Anggaran Korupsi Kemenkeu Dituding Boros Sebagai bendahara dan pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan dibuka sebagai objek pertimbangan terhadap kebocoran anggaran yang terjadi dalam pengadaan barang dan belanja modal. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran anggaran oleh Kementerian Keuangan terjadi dengan lebih banyak masalah pemborosan, manipulasi, dan kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya terjadi.
Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013–2014 menunjukkan adanya penurunan efisiensi penggunaan anggaran dalam berbagai bidang, terutama pengadaan barang dan belanja modal. Terutama, terdapat beberapa kasus pemborosan yang ditemukan dalam pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, seperti pembayaran lebih dari nilai kontrak. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Rp13,22 miliar pemborosan dalam sembilan pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp43,52 miliar, menunjukkan adanya pengeluaran yang tidak berdasar. Bukan hanya itu, adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp4,88 miliar untuk enam pengadaan dengan nilai kontrak Rp35,15 miliar juga menunjukkan penggunaan dana yang tidak tepat. Pengadaan barang yang dilakukan melalui berbagai pihak yang tidak dijangka atau tidak terpantau juga menjadi penyebab kerugian anggaran negara.
Baca Juga:
Uchok Sky Khadafi menyampaikan bahwa pengadaan oleh Kementerian Keuangan menimbulkan potensi kerugian secara besar-besaran, terutama dalam penggunaan sumber daya yang terus menerus tidak sesuai rencana. Contohnya, pengadaan barang anti virus McAffe sebanyak 24.000 lisensi, di mana hanya 10.056 lisensi yang digunakan hingga 29 September 2014, menyebabkan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp1,97 miliar yang belum dimanfaatkan. Dalam konteks ini, jika satu lisensi pertahun sebesar Rp162.000, maka pengeluaran yang terjadi merupakan pengeluaran yang tidak sesuai. Pengadaan lisensi Microsoft Office Professional Plus juga ditemukan bahwa sebanyak 1500 lisensi yang dibeli, namun hanya 10 yang digunakan, meningkatkan potensi kerugian sebesar Rp6,61 miliar atas dasar nilai kontrak Rp4,43 juta per lisensi. Dalam pengadaan mesin jilid kawat tahun 2013 dari CV. PP, terdapat 5 item yang belum ada atau tersedia, menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp1,9 miliar jika diterima penuh oleh pihak pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran negara masih memiliki banyak batasan terhadap keberhasilan pengadaan.
Pemantauan dan pemeriksaan oleh BPK pada tahun 2014 telah menemukan berbagai kejadian yang sesuai dengan keberadaan potensi pemborosan dan manipulasi atas penggunaan anggaran. BPK juga memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memperhatikan dan menangani masalah tersebut. Uchok menyarankan bahwa aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan harus segera melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, serta menindaklanjuti ketidakwajaran yang ditemukan. Ini berarti ada kemungkinan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap keuangan negara dengan cara yang tidak wajar. Banyaknya data yang terbukti memerlukan tindakan pemerintah untuk menghindari kerugian keuangan negara. Khususnya, pemerintah harus melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah kebocoran dan terus memastikan kebenaran pengeluaran dana.
Dalam laporan pemeriksaan BPK pada 31 Desember 2014, sudah ada rekomendasi untuk menindaklanjuti masalah pemborosan anggaran. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan diminta memerintahkan Sekjen Kemenkeu melakukan pembinaan terhadap jajaran di bawahnya, termasuk menagih kelebihan pembayaran yang terjadi. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa adanya potensi manipulasi atas pengeluaran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem pengeluaran yang lebih tepat. Pengeluaran anggaran yang telah dilakukan terutama tergantung pada kejujuran dan kepastian dalam pengangkatan anggaran. Sebagai tambahan, penilaian terhadap penggunaan sumber daya juga merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap keputusan pemerintah. Untuk mencegah hal ini terus berlanjut, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih baik dan transparan terhadap setiap penggunaan anggaran.
Implikasi dari hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa keuangan negara mungkin terganggu oleh keterlambatan atau ketidakpemahaman dalam pengangkatan anggaran. Tindakan pemerintah harus mengambil tindakan untuk menghentikan permasalahan ini, terutama terhadap penggunaan anggaran dalam berbagai kegiatan. Langkah-langkah yang diambil termasuk pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan penggunaan anggaran yang berkelanjutan serta penerapan sistem pengawasan yang lebih baik dan transparan terhadap penggunaan anggaran. Penggunaan dana yang terkendala dan keberadaan potensi manipulasi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari pembangunan sistem keuangan negara yang lebih baik. Semua ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengeluaran anggaran secara lebih terkendali dan terbuka. Dengan adanya perubahan tindakan ini, harapan akan mencegah terjadinya masalah yang terus terjadi secara besar-besaran dalam pengeluaran anggaran. Seiring prosesnya, harapan juga akan menjamin keberlangsungan keuangan negara yang lebih sehat dan lebih efisien terhadap pengeluaran dana.
