Smart Government Bojonegoro Gabung Dengan Sebagai langkah konkret untuk memperkuat pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai partner perbankan dalam pengelolaan keuangan terpadu berbasis digital. Kerja sama ini diangkat sebagai bagian dari upaya membangun “Smart Government” dan menjadi percontohan dalam konteks Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program, yang ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan di Indonesia. Nota Kesepahaman yang disahkan pada Rabu, 19 Oktober 2016, mengakui kerja sama antara pemerintah kabupaten dan bank tersebut dijadikan sebagai bentuk implementasi keterbukaan keuangan yang transparan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Bojonegoro, Jawa Timur, bersamaan dengan Festival Open Government Partnership. Proses penandatanganan dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI, Adi Sulistyowati, di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur. Kedua pihak memastikan bahwa perjanjian ini akan membuka akses layanan pembayaran bagi warga dan para wajib pajak. Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat sembilan jenis pajak daerah yang dibayar dan dikelola melalui BNI, mencakup berbagai aspek ekonomi dan pengelolaan keuangan lokal yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
Perhatian disini dimana sembilan jenis pajak daerah tersebut meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Semua jenis pajak tersebut dapat dibayar melalui berbagai metode seperti teller, Electronic Data Capture (EDC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit/debet, Visa/Mastercard, sistem mobile banking, internet banking, dan fasilitas lainnya. Ini merupakan pengembangan layanan yang memperbaiki aksesibilitas dan mempermudah proses pembayaran bagi para warga kota Bojonegoro. Menurut Adi Sulistyowati, BNI memfasilitasikan sistem perbankan yang terintegrasi dengan kebijakan dan keamanan yang telah terus dikembangkan. Penjelasan ini dilakukan dalam konteks keterbukaan keuangan, dan merupakan langkah penting dalam perubahan struktur pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Pembayaran melalui BNI akan terdokumentasikan secara langsung melalui sistem digital, menghindari perbedaan antara sistem yang berbeda. Sistem ini juga didukung oleh teknologi seperti sistem pengeluaran yang dapat membuka peluang transaksi yang lebih cepat, teratur, dan terjangkau bagi para pihak yang terlibat. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reputasi BNI sebagai pihak yang dapat menjadi partner yang terpercaya bagi pemerintah daerah. Kerja sama ini memungkinkan untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah maupun pembiayaan sektor yang terkait dengan pembayaran dan pengelolaan keuangan yang terdapat dalam bentuk penggajian atau pembayaran lain. Selain hal tersebut, BNI juga mengembangkan layanan keuangan dan transaksi lainnya seperti produk perbankan yang mungkin tidak terlalu terkait dengan pajak dan dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
Untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks Smart Government, BNI mengembangkan layanan Perbankan dalam Pembayaran Sembilan Pajak Daerah. Karena keberadaan keunggulan di bidang pengelolaan keuangan, BNI akan mendukung pemerintah daerah Bojonegoro sebagai model pengembangan kota di Indonesia. Dalam kerangka perbaikan pemerintahan daerah yang terus mengembangkan sistem dan layanan, Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah otonomi di Indonesia yang terpilih dalam program Open Government Partnership. Selain sebagai percontohan, kerja sama ini juga akan mendukung pembangunan infrastruktur keuangan bagi sektor publik dan pengendalian terhadap penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Perusahaan ini memiliki keterampilan dalam mengelola data keuangan, mengembangkan solusi digital yang efisien, dan menyediakan layanan yang ramah pengguna. Pengembangan ini juga mencakup layanan transaksi kewajiban pajak dengan sistem pengelolaan yang lebih transparan. Ini juga merupakan langkah penting dalam menghindari perbedaan sistem dan mempercepat proses pembayaran. Selain pengelolaan pajak, BNI juga menyediakan layanan lain yang memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih efektif dan terjangkau. Semua fasilitas akan dibuat menjadi sistem yang mudah, terjangkau, dan efisien, yang akan membantu pemerintah daerah mengelola perencanaan keuangan yang lebih terintegrasi. BNI menyampaikan bahwa layanan ini akan menjadi bagian dari program yang lebih luas untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien dan transparan dalam konteks digitalisasi pemerintahan.
Baca Juga:
Implikasi dari kerja sama ini mencakup pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan layanan BNI akan memudahkan pembayaran pajak, pembayaran retribusi, dan layanan lainnya, yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mudah melakukan keuangan dengan lebih terbuka. Ini akan menghasilkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan yang akan lebih menggambarkan komitmen terhadap keterbukaan dan pengawasan keuangan yang lebih efisien. Selain itu, penggunaan teknologi yang berbasis digital akan mendorong peningkatan pemerintahan yang lebih baik terutama dalam peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ke depan, implementasi ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam program Smart Government dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan.
