Revisi Kabinet Menteri Baru Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet kerja pada hari Rabu, 27 Juli 2016, di halaman Istanda Merdeka, Jakarta. Perubahan jabatan menteri ini merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, meskipun tidak ada perubahan dalam struktur jabatan menteri di bidang keuangan maupun perencanaan pembangunan nasional, namun terdapat pergeseran posisi yang signifikan.
Sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi, perombakan kabinet ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga yang berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan ini mengacu pada keputusan Presiden Jokowi yang mendengarkan pendapat yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan dan anggota kabinet yang berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama yang lebih baik.
Terutama dalam perubahan ini, tiga nama menteri dijabarkan secara eksplisit: Luhut Binsar Pandjaitan mengalami perpindahan dari posisi Menko Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Menko Kemaritiman; Bambang Brodjonegoro dari Menteri Keuangan menjadi Kepala Bappenas; dan Sofyan Djalil dari Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam perubahan ini juga terjadi perpindahan posisi Thomas Trikasih Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Di sisi lain, kabinet kerja masa 2014–2019 diisi oleh 9 nama baru yang menjabat sebagai menteri, termasuk Wiranto yang diangkat sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan; Muhajir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Enggartiasto Lukito sebagai Menteri Perdagangan; Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian; Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM; dan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa setiap perubahan jabatan ini dilakukan dengan tujuan memperkuat kinerja pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang lebih efisien dan terpercaya. Langkah ini diharapkan akan membawa perubahan positif bagi pemerintahan terkait kebijakan pemerintah, kebijakan sosial, dan pembangunan ekonomi yang terus terjaga di masa depan. Dalam kesempatan ini, presiden juga meminta agar anggota kabinet kerja bekerja lebih cepat, efektif, solid, dan saling mendukung satu sama lain.
Implikasi dari perubahan ini tidak hanya terhadap struktur kabinet kerja tetapi juga berdampak terhadap kebijakan dan keberlangsungan pemerintahan secara menyeluruh. Perubahan ini disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, termasuk tantangan sosial ekonomi maupun reformasi sistem kerja. Di masa depan, perubahan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara transparan dan menyeluruh, terutama dengan pengembangan jaringan hubungan antara pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan keputusan pemerintahan.
