Reaksi Positif Investor Terhadap Bank Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank Kesejahteraan) mengaku telah mendapatkan respons positif dari investor terhadap rencana penerbitan subdebt senilai Rp200 miliar. Meskipun rencana tersebut diperkenankan untuk dilakukan pada Oktober 2016, pergerakan waktu telah bergeser menjadi bulan November 2016, akibat proses yang masih sedang dilakukan oleh otoritas regulator. Penawaran subdebt ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan kapital yang penting bagi bank ini, yang saat ini tumbuh pesat secara per tahun.
“Kami memang baru menawarkan ke publik atau calon investor, dan belum menawarkan ke pemegang saham utama. Namun, itu saja banyak peminat yang ingin menyerap subdebt kita. Dari hasil survei, sekitar Rp150 miliar sudah pasti akan terserap,” ujar Direktur Utama Bank BKE, Sasmaya Tuhuleley, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016. Kejadian ini menandai perkembangan penting dalam struktur keuangan bank yang sedang menghadapi tantangan dalam mengatasi permasalahan eksternal, terutama terkait dengan ketersediaan modal.
Sebelumnya, rencana penerbitan subdebt tersebut berlangsung pada bulan Oktober 2016. Namun, dikarenakan adanya kepadatan proses oleh regulator, penerbitan akhirnya dianggap dibatasi oleh ketersediaan waktu. Dalam konteks ini, kejadian ini menyiratkan bahwa penanganan regulator membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan estimasi waktu yang telah diduga sebelumnya. Perlu diingat bahwa rencana penerbitan subdebt adalah bagian dari pengembangan bank dalam memenuhi keterbatasan kapital secara khusus, terutama untuk mendukung pertumbuhan yang pesat.
Menurut Sasmaya Tuhuleley, penerbitan subdebt menjadi perlu dilakukan karena bank tersebut tumbuh pesat. Selama semester I-2016, aset bank melonjak sebesar 26,4% secara tahunan, mencapai Rp2,8 triliun, sedangkan laba naik 135,4% sejak tahun lalu, mencapai Rp22 miliar. Tapi dalam konteks ini, jumlah koperasi yang digarap Bank BKE tercatat hanya 1.540 dari total 11.000-12.000 koperasi aktif. Dari jumlah tersebut, hanya 1.300 koperasi yang ditujukan kepada pegawai PNS dan 240 koperasi lainnya yang diarahkan kepada pegawai swasta. Kedua skenario ini mendorong perhatian bahwa keterbatasan kapital menjadi faktor utama dalam membangun sistem keuangan koperasi yang masih terbatas.
Sejumlah peminat yang telah menerima informasi dari publik dan berperan secara aktif dalam proses ini menunjukkan bahwa keberadaan bank ini mengalami kepercayaan yang cukup tinggi. Dari hasil survei, secara kuantitatif terdapat pergerakan positif sebesar Rp150 miliar, yang dapat diharapkan untuk tercapai dalam waktu dekat. Meskipun kebijakan ini mengacu pada pelaksanaan yang terbatas, langkah ini akan membuka peluang besar bagi bank BKE untuk memperkuat posisi mereka secara struktural, termasuk dalam konteks pemenuhan peraturan perbankan. Penggunaan subdebt memungkinkan keuangan bank dalam memenuhi permintaan keuangan terhadap investor yang ingin membantu menunjang kinerja bank yang mengalami pertumbuhan pesat.
Penyelenggaraan penerbitan subdebt adalah langkah penting dalam membantu pemenuhan rasio kapital yang diperlukan oleh perusahaan. Namun, pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan berbagai hal yang memengaruhi peraturan keuangan. Karena kondisi regulasi saat ini, sejumlah pelaksana dan investor perlu bekerja sama dengan lembaga regulasi, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan secara sistematis. Pemantauan dan pelaksanaan penerbitan subdebt harus dipadukan dengan perbaikan sistem keuangan dan pengembangan koperasi dengan tuntutan dari regulator.
Baca Juga:
Implikasi dari kejadian ini termasuk penguatan struktur keuangan bank BKE serta menegaskan keberlanjutan dalam pengelolaan kapital. Hal ini akan menunjukkan bahwa kepercayaan investor telah meningkat secara signifikan, meskipun keterbatasan kapital tetap menjadi kendala. Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan terus-menerus oleh regulator dalam memastikan pengambilan keputusan oleh bank BKE memenuhi kepentingan keuangan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa sejumlah pihak terkait perlu menilai keterbatasan kapital secara berkelanjutan serta melibatkan investor untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi.
