Raihan Npl Bank Syariah Capai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencatatkan lonjakan kredit bermasalah yang menyebabkan rasio Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2016, NPF bank umum syariah dan unit usaha syariah berada di level 5,54%, yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Meskipun jumlah kredit bermasalah tercatat meningkat, rasio tersebut tetap tergolong sebagai tinggi, menunjukkan adanya risiko dalam kinerja keuangan bank syariah.
Dalam konteks ini, kredit bermasalah pada bank umum syariah meningkat sebesar 24,36% dari nilai Rp9,71 triliun pada Mei 2015 menjadi Rp12,07 triliun. Perhitungan terhadap total kredit bermasalah mencerminkan bahwa sebagian besar kredit bermasalah tersebut berasal dari piutang bank umum dan unit usaha syariah, dengan rasio 5,98% tercapai dari total kredit bermasalah bank syariah secara keseluruhan. Menurut data OJK, nilai 79,57% dari total kredit bermasalah terjadi di dalam piutang bank umum dan unit usaha syariah, menunjukkan adanya permasalahan besar dalam struktur pembiayaan.
Seperti dalam kondisi perbankan konvensional, bank umum syariah juga mengalami permasalahan serupa. Data OJK menunjukkan bahwa rasio NPF untuk pembiayaan bagi hasil mencapai 5,08%, dan pangsa kredit bermasalah dalam pembiayaan bagi hasil mencapai 33,42% dari total kredit bermasalah. Ini mengindikasikan bahwa seiring dengan pertumbuhan kredit bermasalah, kualitas pembiayaan juga mengalami kenaikan. Meskipun rasio tersebut terdampak oleh angka kecil, kenaikan ini tetap menyebabkan perhatian dari regulator terhadap sistem keuangan bank syariah, khususnya untuk melindungi keseimbangan keuangan dan menjamin keamanan sistem perbankan.
Perhatian terhadap NPF meningkat terutama karena tren memburuknya kualitas pembiayaan akibat tingginya risiko perbankan. Tapi secara kuantitatif, tren ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang melambat pada triwulan I dan II 2016, yang menyebabkan adanya kelemahan dalam iklim usaha. Selain itu, bank umum syariah dan unit usaha syariah menerapkan strategi pembiayaan yang lebih selektif untuk menghindari lonjakan kredit bermasalah, tetap mengurangi penggunaan sumber daya yang terkendali dalam proses pembiayaan. Meskipun pertumbuhan pembiayaan pada Mei 2016 hanya mencapai 5,20%, itu masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan industri perbankan secara umum.
Baca Juga:
Pertumbuhan pembiayaan unit usaha syariah pada Mei 2016 mencapai 11,21%, tetapi pangsa dari total pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah masih kecil, mencapai 28,52%. Sebaliknya, pembiayaan bank umum syariah terus meningkat lebih lambat, mencapai 5,20%. Namun, dalam jumlah besar, pembiayaan bank umum syariah masih mendominasi pembiayaan secara keseluruhan dengan pangsa 71,48%. Ini menunjukkan bahwa meskipun unit usaha syariah memiliki pertumbuhan yang lebih baik, perhatian lebih besar masih terkait pada bank umum syariah dalam mengelola kinerja keuangan secara keseluruhan.
Tidak hanya dari sisi statistik, kondisi meningkatnya NPF juga diingatkan oleh OJK dalam kebijaksanaan pembenaran sistem perbankan syariah. Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Achmad Buchori, menyatakan bahwa pada kuartal II 2016, NPF telah mulai membaik. Dia meyakini bahwa diakhir tahun nanti NPF akan terkendali, tetapi perlu terus melakukan pemantauan secara ketat oleh regulator. Ini menggambarkan bahwa langkah-langkah pembenaran yang diambil oleh OJK akan mendukung kinerja bank syariah terus terus memperbaiki struktur dan mengurangi risiko dalam jangka panjang.
Tidak hanya mengurangi risiko kredit bermasalah, pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah juga menerima perhatian dari regulator. Perhatian ini terhadap pengembangan kinerja bank syariah serta pengembangan sistem keuangan secara keseluruhan merupakan langkah penting bagi masyarakat. Masyarakat perlu terus membantu untuk mendorong pengembangan keuangan secara adil dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan syariah. Namun, perlu tetap terus dijalankan oleh regulator untuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam industri perbankan.
