Perlu Diperbarui Seiring dengan pertumbuhan pesat industri financial technology (fintech) di Indonesia, terjadi perubahan yang mendalam terhadap sistem keuangan tradisional. Kehadiran teknologi dalam bentuk layanan keuangan berbasis digital semakin menguji kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara efisien dan nyaman. Dalam konteks ini, penggunaan smartphone dan penetrasi internet telah menjadi fondasi bagi pengembangan inovasi keuangan yang lebih canggih. Industri ini menjadi semakin menonjol dengan berbagai inovasi layanan digital, seperti pembayaran elektronik, e-wallet, terminal ATM/EDC, dan sistem Point of Sales (POS). Pengembangan industri ini secara langsung memperkuat konektivitas antar sektor ekonomi, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang sebelumnya terbatas pada sistem tradisional yang berbentuk tangan-tangan.
Di tengah dinamika ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan bahwa industri fintech merupakan bentuk hybrid dari inovasi teknologi dan model bisnis keuangan yang dapat membuka jalan bagi pengembangan ekonomi sektor kecil. Dalam pengembangan ini, pihak sentral mendukung melalui pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan transaksi pembayaran (PTP), yang akan mengatur keterkaitan antara teknologi dan layanan pembayaran digital. Tidak hanya menyediakan pengaturan keuangan, kebijakan ini juga mengintegrasikan peran berbagai pihak seperti Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keterlibatan berbagai lembaga ini menjadi kunci penting dalam perencanaan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan transparan.
Dalam menjawab tantangan ini, Agus menyampaikan bahwa pemerintah harus memperkuat sinergi antar lembaga, terutama melalui organisasi pusat seperti ASPI yang mengelola sistem pembayaran. Namun, sebelum menyelesaikan keputusan terkait penyelenggaraan peraturan, perlu diingat bahwa pemerintah tetap mempertahankan keterbatasan terhadap peraturan keuangan yang menjaga keamanan dan keseimbangan. Tidak berarti perlu mematikan laju inovasi yang berjalan, tetapi perlu diatur dengan cara yang melindungi kepentingan pihak berkepentingan terutama konsumen. Sehingga, pengambilan keputusan di masa depan dapat menjadi bentuk kemanfaatan terhadap peran ekonomi yang lebih inklusif dan tanggung jawab.
Di saat-saat terakhir, pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kehadiran perusahaan fintech dan perlu menjadi bagian dari kepedulian pemerintah terhadap inovasi yang lebih berkualitas. Namun, untuk mendorong keberlangsungan industri, perlu juga penjelasan yang jelas dan terbuka, termasuk dalam kebijakan yang baru. Pengaturan ini akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan mendorong penguatan kepercayaan terhadap layanan digital. Dengan cara ini, sistem perbankan tidak terlalu terpaku, namun mengandalkan kepercayaan dan keamanan, terutama pada pelanggan serta perusahaan keuangan yang berusaha membangun kualitas layanan. Dalam hal ini, kebijakan yang diusulkan akan mewujudkan keseimbangan antara keuangan dan inovasi dengan sistem keuangan yang terbuka.
Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem pembayaran yang terus berkembang. Dalam menjalankan peraturan ini, pemerintah dan lembaga lembaga penyelenggaraan harus tetap mengambil keputusan secara transparan dan berbasis kebijakan. Hal ini terutama dikaitkan dengan peraturan yang mengatur aktivitas dalam bidang fintech dan perlu disusun secara konsisten oleh sistem regulasi pemerintah. Pengembangan ini akan memberikan dukungan bagi pelaku usaha kecil, mengatasi permasalahan terkait akses keuangan dan peningkatan transparansi dalam sistem keuangan. Dengan membangun kepercayaan, perlu juga pengawasan terhadap keamanan dan kepercayaan terhadap penggunaan teknologi digital dalam bidang keuangan.
Pada akhirnya, perlu diingat bahwa sistem keuangan yang diatur dengan cara yang memperhatikan keseimbangan antara inovasi dan keamanan, akan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam pengelolaan keuangan secara global. Di masa depan, dengan dukungan yang terus menerus dari berbagai pihak, terdapat tantangan besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam pengaturan fintech. Sebab, pengaturan regulasi tersebut menjadi bentuk perbaikan terhadap pengaturan keuangan dalam skala ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih adaptif, perlu mempertahankan kepentingan pelaku bisnis dan keluarga konsumen agar tidak mengalami kerugian keuangan, serta terus mengutamakan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.
