Pemda 3 2 Yang Tetap Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) melakukan penelitian analitis terhadap 539 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) selama periode 2010–2015. Analisis ini menyeluruhkan 17 pemerintah daerah yang terus-menerus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nilai tersebut mencapai 3,2% dari total entitas yang diperiksa, menandakan bahwa hanya sebagian kecil dari daerah yang terdaftar memiliki kinerja yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang diberikan oleh auditor.
Sebagian besar dari ke-17 pemerintah daerah yang mendapat opini WTP adalah daerah yang berada di luar kategori yang terjangkau oleh BPK RI secara langsung, dan mereka dipilih sebagai objek studi karena konsistensi mendapatkan opini WTP selama periode tertentu. Pemilihan ini dilakukan karena terdapat banyak pernyataan dari auditor bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mengalami permasalahan administratif atau finansial yang signifikan, serta tidak ada korupsi atau kolusi terjadi. Namun, Prasetyo, Direktur Eksekutif Pusaka Negara, menekankan bahwa ini bukan suatu kebetulan, melainkan hasil dari pengawasan yang sistematis dan berbasis fakta. Dari 17 pemerintah daerah tersebut, 3 adalah provinsi, 7 adalah kota, dan 7 adalah kabupaten. Pemilihan ini menjadi dasar bagi pemahaman terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat dikembangkan dalam konteks keuangan yang transparan dan terbuka. Namun, penelitian ini tetap menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat menilai kinerja institusi secara objektif dan dapat diterapkan secara realitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dari ke-17 daerah tersebut, terdapat 13 yang bermasalah dalam penggunaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan atau pemeliharaan barang dan jasa tertentu. Ini terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap aturan keuangan daerah, termasuk tidak sesuai dengan anggaran dan standar pelaksanaan belanja modal. Sebagian besar masalah ini berkaitan dengan anggaran yang diperoleh dan diperlukan dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara konsisten, di mana sejumlah pemerintah tidak memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK RI.
Beberapa pemerintah daerah yang tergolong dalam kategori pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP terus menerus merespons pernyataan auditor secara terhadap rekomendasi dan hasil dari audit tersebut. Prasetyo menekankan bahwa kepatuhan menindaklanjuti rekomendasi tergolong tinggi antara 25,03% (batas bawah) sampai 96,16% (batas atas) dan rata-rata secara nasional mencapai 18,54%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah tersebut berusaha memenuhi persyaratan auditor dengan baik. Namun, tidak semua pemerintah daerah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK RI secara komprehensif. Sebagai contoh, di antara 27 pemerintah daerah yang dinyatakan memiliki kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), terdapat 14 pemda yang mengalami pencatatan yang tidak akurat, dan 13 yang memiliki proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengukur dan mengelola data yang mendasari laporan keuangan secara akurat, sehingga memperluas masalah akuntansi yang dapat terjadi pada laporan keuangan daerah.
Terlepas dari keberhasilan dalam mendapatkan opini WTP, pemerintah daerah yang tercatat dalam kategori tersebut tetap menghadapi tantangan dalam konteks administratif maupun finansial. Dari hasil penelitian ini, pemerintah daerah yang mendapat opini WTP tetap dihadapi masalah terkait penggunaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan standar penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan daerah. Dalam banyak kasus, penggunaan anggaran daerah untuk belanja modal, pemeliharaan, atau pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang dipilih oleh pemerintah, yang menyebabkan konflik keuangan yang terkait terhadap pengeluaran daerah. Hal ini menjadikan pertanyaan penting mengenai ketepatan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, dalam peninjauan kembali, 17 pemerintah daerah yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan dapat menerima opini WTP, meskipun mereka masih menghadapi masalah dalam keterbatasan penggunaan anggaran dan pengawasan yang terus menghadirkan risiko yang terkait dengan kekurangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP masih memiliki peluang untuk memperbaiki sistem pengendalian internal maupun proses penyusunan laporan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal harus diperbaiki agar dapat menjaga keuangan daerah secara lebih akurat dan transparan, sehingga tidak terjadi pelanggaran akuntansi yang berdampak besar terhadap keuangan daerah.
Perhatian terhadap perbedaan kinerja antar daerah menjadi penting karena keberhasilan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai dapat mencegah kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah yang menerima opini WTP tetap harus menghadapi masalah terkait dengan keuangan yang dapat berdampak besar terhadap kelangsungan jangka panjang sistem pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah sebaiknya menyusun rekomendasi terhadap pemerintah daerah yang menerima opini WTP, dengan memperhatikan korelasi antara hasil audit dan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, perlu dipertimbangkan terhadap penilaian yang diberikan oleh auditor untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik dan menjamin kesalahan akuntansi yang terjadi bisa diidentifikasi dan diatasi. Ini membuka peluang terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah secara transparan dan dapat diandalkan. Namun, terdapat batasan dalam pernyataan bahwa opini WTP hanya dapat diberikan jika laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPK RI. Dengan demikian, perlu diadakan penilaian terhadap pemerintah daerah yang tidak menyediakan data terkait pengeluaran keuangan daerah, dan perlu diperhatikan terhadap data yang dapat mengganggu keberlangsungan pengawasan dan penilaian. Namun, penilaian ini harus dilakukan dengan keterbatasan yang diatur oleh BPK RI, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan akuntansi yang terjadi. Dari hasil ini, pemerintah daerah harus terus memperhatikan dan menindaklanjuti keputusan auditor, terutama terkait hasil perangkat pengendalian internal serta penyusunan laporan keuangan secara rutin. Dari hasil penilaian ini, terdapat penilaian yang penting untuk mengukur kinerja daerah secara komprehensif dan menunjukkan potensi pengelolaan keuangan daerah yang dapat menarik perhatian dan memperbaiki kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI). Ini membuka peluang terhadap penilaian keuangan daerah secara transparan dan dapat diandalkan, serta menghindari terjadinya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK RI.
Baca Juga:
Untuk membangun sistem pengawasan keuangan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP harus menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor secara terus-menerus. Dari hasil penilaian ini, terdapat potensi pengelolaan keuangan daerah yang dapat menerima opini WTP jika sistem pengendalian internal dan proses penyusunan laporan disusun secara terus-menerus, terutama dalam konteks pengawasan dan pengukuran keuangan yang dilakukan oleh BPK RI. Ini membuka peluang terhadap pengembangan sistem pengawasan keuangan daerah secara lebih transparan dan akurat, serta menghindari keberadaan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus terus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil audit, termasuk penggabungan rekomendasi auditor dalam pengambilan keputusan. Ini juga membuka peluang terhadap perbaikan sistem pengendalian internal yang terus menerus dianggap sebagai fondasi untuk menjamin keberlangsungan pengawasan keuangan daerah secara efektif. Namun, perlu diingat bahwa opini WTP hanya dapat diberikan jika laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPK RI. Dengan demikian, terdapat batasan dalam pernyataan bahwa opini WTP hanya dapat diberikan jika laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPK RI. Dari hasil penilaian ini, perlu diperhatikan terhadap data yang dapat mengganggu keberlangsungan pengawasan dan penilaian. Dengan demikian, pemerintah daerah harus terus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil audit, termasuk penggabungan rekomendasi auditor dalam pengambilan keputusan. Ini juga membuka peluang terhadap pengembangan sistem pengawasan keuangan daerah secara lebih transparan dan akurat, serta menghindari terjadinya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK RI.
