Kriteria Calonkan Dirimu Sebagai Dk Seiring berakhirnya masa jabatan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2012–2017, pemerintah memutuskan mengambil langkah penting untuk memperpanjang masa jabatan tersebut dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota DK-OJK untuk periode 2017–2022. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan terhadap sistem jasa keuangan di Indonesia, terutama dalam konteks perbaikan struktur otoritas yang berperan penting dalam mencegah kejahatan, transparansi, dan keputusan terhadap perbankan serta perusahaan keuangan yang berpotensi mengancam keuangan negara.
Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 5/P Tahun 2017, secara resmi memfasilitasi proses ini, menyelenggarakan seleksi dengan tujuan memastikan kualifikasi calon anggota yang akan memimpin Dewan Komisioner OJK dalam periode yang lebih lama. Ketua Pansel yang dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengakui bahwa keputusan Pansel ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berdasarkan pengamatan terhadap keterampilan, integritas, dan pengalaman di bidang jasa keuangan. Selain itu, Pansel akan mengambil tanggung jawab memastikan proses pemilihan tersebut terjadi dalam konteks keberlanjutan, transparansi, dan kesempurnaan sistem pengawasan yang telah diterapkan di masa lalu.
Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, Pansel OJK dipercaya memiliki wewenang melalui pengambilan keputusan yang mencakup tiga aspek utama: kualifikasi, integritas, dan pengalaman. Dalam proses pemilihan, Pansel akan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang ingin mengambil posisi Dewan Komisioner OJK. Terdapat delapan syarat yang diberikan dalam membangun kualifikasi yang diinginkan. Salah satunya adalah kebangsaan dan kepercayaan atas keahlian dalam bidang keuangan yang dijalankan secara terbuka dan terjamin. Pencapaian kualifikasi terhadap syarat-syarat ini menjadi dasar dalam menetapkan potensi calon dari berbagai kategori organisasi, baik dari lembaga pemerintah, lembaga negara yang terkait, maupun lembaga swasta yang berkembang pesat.
Setelah penetapan ketentuan, pendaftaran calon akan dijalankan secara online, dengan proses yang berlangsung selama 12 hari terhitung dari tanggal 17 Januari 2017. Pendaftar yang berhak mengikuti proses ini harus memenuhi sejumlah syarat khusus, termasuk tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan pailit atau memiliki riwayat pidana yang menimbulkan dampak negatif terhadap keputusan pengambilan keputusan otoritas. Pansel juga memiliki ketentuan bahwa pendaftar harus memenuhi kondisi usia maksimal 65 tahun, serta harus sehat secara fisik. Penetapan syarat ini mengambil perhatian terhadap kriteria kesempurnaan dalam menjaga efisiensi sistem pengawasan jasa keuangan di masa kini dan masa depan.
Sebagai hasil dari proses pendaftaran yang telah selesai, Pansel akan memilih 21 calon yang dianggap paling berkompeten dan siap menjalankan peran penting dalam Dewan Komisioner OJK. Kemudian, hasil tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tidak saja itu, Presiden akan mengambil keputusan mengenai 14 calon yang didukung oleh peraturan dan petunjuk yang telah diterbitkan. Setelah itu, Presiden akan menyerahkan proposal tersebut ke DPR-RI, dimana DPR akan melakukan penyelarasan dan seleksi lebih lanjut. Kedua instansi tersebut akan menjalankan proses Fit and Propertest terhadap calon-calon tersebut, agar pengambilan keputusan berdasarkan data dan pengamatan terhadap kualifikasi dan riwayat mereka.
Baca Juga:
Selain itu, setelah proses penggantian dilakukan, maka keputusan akhir akan dihadirkan dalam bentuk perintah resmi oleh Presiden yang akan diumumkan oleh pemerintah. Penetapan anggota Dewan Komisioner OJK sekarang akan menjadi tindakan penting dalam menjaga keamanan ekonomi dalam jangka panjang. Di masa depan, proses ini diharapkan mendorong pembangunan sistem pengawasan yang terus mendorong keberlanjutan dan transparansi yang diperlukan untuk memastikan bahwa jasa keuangan tidak hanya melindungi keuangan, tetapi juga memperbaiki sistem keuangan secara keseluruhan. Penyelenggaraan sistem ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dan kepercayaan publik dalam membangun ekosistem yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dalam keputusan pengambilan keputusan pengawasan.
