Kpr Releaser Bni Optimistis Capai Bank Indonesia (BI) melalui peraturan terbaru memperpanjang kewenangan dalam mengambil kebijakan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) melalui penyesuaian tingkat Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) yang berlaku dari Juni hingga Agustus 2016. Sebagai bentuk perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, BI mengambil keputusan terkait relaksasi kebijakan perbankan yang menargetkan pemanfaatan pelayanan pembiayaan properti secara lebih fleksibel dan konsisten dalam membangun ekosistem keuangan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penyempurnaan kondisi kredit bagi kredit pribadi di bidang properti menjadi langkah penting yang disetujui oleh sejumlah bank sebagai bagian dari upaya penguatan keuangan dan keterbukaan dalam pengembangan usaha rumah tangga. Keputusan tersebut disampaikan oleh Direktur Konsumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo, yang mengatakan bahwa target pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) berdasarkan 11% telah menjadi tujuan yang dapat dicapai dengan mengoptimalkan peluang perbankan melalui sistem yang berkelanjutan, terutama melalui proses pembiayaan yang lebih fleksibel dan lebih mudah diakses oleh kreditur.
Menurut Anggoro, keputusan tersebut juga menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan perbankan yang lebih terintegrasi, di mana terjadi penurunan angka LTV yang sebelumnya diperhitungkan lebih tinggi, dari 20% menjadi 15% tergantung pada jenis rumah dan tipe penggunaan rumah tersebut. Penurunan ini berlaku terutama untuk masyarakat yang mengambil keputusan pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan perumahan modern dengan peningkatan pilihan terhadap pembiayaan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk jumlah uang muka yang lebih rendah dan perencanaan pembayaran bertahap tergantung pada proses pembangunan properti.
Tidak hanya LTV yang diperpanjang, BI juga memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan dengan memperkenalkan inden pembiayaan sebagai metode kredit yang dapat dikendalikan secara lebih fleksibel, terutama pada penggunaan pembiayaan perumahan berjangka panjang dan pembayaran bertahap berdasarkan kebutuhan pembangunan properti. Hal ini menunjukkan penerapan strategi pembayaran yang tergantung pada perkembangan pasar, dengan mempertimbangkan sektor pengembang properti serta pemangku keuangan lain yang memiliki kepentingan dalam proses perumahan.
Untuk kredit dengan prinsip syariah, BI menawarkan fasilitas yang terbuka terhadap pembiayaan rumah pertama hingga 90% dari sebelumnya 85%, sedangkan untuk kredit kedua dan ketiga, rasio tersebut juga diperkuat dari 85% menjadi lebih tinggi. Ini menjadi keputusan strategis yang menunjukkan kesediaan pemerintah dan lembaga perbankan untuk lebih memperlambat pengawasan perbankan terhadap keuangan rumah tangga melalui sistem yang lebih mengacu pada prinsip Islam. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua bank yang memiliki kredit non-performan (NPL) dengan nilai NPL total kurang dari 5%.
Perlu diingat bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya melibatkan keputusan strategis dari pihak perbankan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasar yang terkendali secara makro. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan ini memperlihatkan bahwa pengembangan properti menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan masyarakat, terutama di bidang rumah tangga yang memiliki potensi besar sebagai jangkar dalam pengembangan keuangan perumahan di masa depan.
Tak lupa, peningkatan kinerja secara terorganisir dan berkelanjutan dalam bidang penerapan sistem pembiayaan pemilikan rumah di Indonesia merupakan langkah penting dalam mengembangkan ekonomi perumahan. Ini juga menjadi bagian dari rekomendasi oleh otoritas dan pemerintah dalam mempercepat proses penyelesaian investasi yang memenuhi keinginan masyarakat terkait pendapatan ekonomi berkelanjutan, serta mengganti kondisi keuangan dalam jangka panjang. Kedua kategori pemeriksaan pembiayaan tersebut memiliki fungsi yang penting dalam mengembangkan ekonomi perumahan dan membantu masyarakat memperoleh kredit yang lebih terjangkau dan efisien.
