Keselamatan Konstruksi Gedung Tinggi Kunci Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) sedang menjajaki kerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam konteks manajemen keselamatan konstruksi bidang bangunan umum, terutama bangunan gedung tinggi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib, menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang sebelumnya berlangsung dari 2014 hingga 2016, terkait pelatihan dan pemantauan keselamatan pada jembatan dan jalan, yang diperkirakan akan berakhir pada 29 Desember 2016. Namun, sekarang ini merupakan tahap berikutnya, dengan pengembangan kerjasama melalui pendanaan hibah dari Korea, bukan pinjaman.
Dari segi teknis, kerjasama tersebut didasari oleh perhatian terhadap pentingnya pengelolaan manajemen keselamatan pada infrastruktur bangunan. Selain di masa pelaksanaan konstruksi, keselamatan juga perlu diperhatikan selama masa pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pembongkaran infrastruktur tersebut. “Aspek keselamatan tidak hanya ditinjau pada saat pelaksanaan konstruksi tapi juga saat masa pemanfaatan, pemeliharaan sampai pembongkaran infrastruktur tersebut,” ujar Yusid dalam wawancara dengan laman Kemeterian PUPR pada Rabu, 7 Desember 2016.
Untuk mengenali kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem manajemen konstruksi, Kerjasama antara Kementerian PUPR dan KOICA telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Tujuan utama kerjasama ini adalah memperkuat pemahaman dan pengembangan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada sektor bangunan umum secara global. Kerjasama ini dipertimbangkan sebagai bentuk pengajaran yang lebih baik dan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi dan keterampilan dalam pengelolaan keselamatan konstruksi.
Tujuan dari kerjasama ini terletak pada upaya menjaga dan memperbaiki keamanan infrastruktur, termasuk bangunan gedung tinggi. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dipandu oleh Kementerian PUPR sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan. Di samping itu, Komisi Keamanan Bendungan juga dipandu oleh Kementerian PUPR. Keberadaan komisi-komisi tersebut merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan infrastruktur.
Baca Juga:
Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Peraturan ini menjadi landasan untuk pengawasan terhadap keamanan dalam proses konstruksi. Dalam konteks ini, kerjasama dengan KOICA juga membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan dalam bidang sistem manajemen konstruksi dan keselamatan.
Country Director KOICA, Oh Ki Yun, merespon secara positif terhadap kerjasama ini, mengatakan bahwa tujuan dari kerjasama tersebut adalah mendukung pengajaran dan transfer pengetahuan terkait sistem manajemen keselamatan infrastruktur di Indonesia. Dalam konteks ini, kerjasama antara Indonesia dan Korea di bidang keselamatan konstruksi bisa menjadi landasan bagi kerjasama lain yang lebih besar di masa mendatang, terutama dalam pengelolaan bangunan gedung tinggi. Ini adalah langkah penting bagi penyediaan infrastruktur yang aman dan terjangkau di masa depan.
Untuk keberlangsungan kerjasama, Kementerian PUPR menekankan bahwa pengembangan sistem manajemen keselamatan harus dilakukan secara sistematis, dengan perhatian terhadap aspek keamanan yang meliputi pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pembongkaran infrastruktur. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi, pelatihan karyawan, dan perbaikan proses dapat dijadikan keunggulan utama dalam pengembangan infrastruktur yang lebih aman.
