Kein Optimis Tax Amnesty Sukses Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi para pengusaha, yang memberikan peluang bagi industri besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam sebuah siaran pers pada Selasa, 26 Juli 2016, Humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sejak pemberlakuan pengampunan pajak, telah tercatat sebanyak 40 lebih peserta yang memiliki rencana mendapat manfaat dari pengampunan tersebut, dengan total pemasukan pajak yang mencapai Rp8 miliar. Keberadaan data ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memulai proses kembali keberadaan dana yang biasanya terparkir di luar negeri.
Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, mengungkapkan kepercayaan pemerintah terhadap efektivitas penerapan Tax Amnesty terhadap pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi sektor riil di Indonesia. Ia menyatakan bahwa dengan dana yang telah dianggap sebagai “dibawa pulang” dari luar negeri, kebijakan ini diharapkan menghasilkan dampak positif terhadap investasi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang ini akan lebih besar jika pemerintah dapat mengidentifikasi dan menghindari faktor-faktor yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap investasi lokal. Dalam pengaruhnya terhadap investasi, arif menekankan bahwa tingkat return investasi di Indonesia masih lebih tinggi daripada di negara-negara seperti Singapura atau negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai proyek infrastruktur, prospek pengembangan, serta imbal hasil investasi yang akan dimanfaatkan oleh investor.
Arif juga menyampaikan bahwa keberlangsungan pengembangan ekonomi secara signifikan tergantung pada keterampilan dan ketahanan keuangan yang dijaga. Ia menekankan bahwa sektor ekonomi Indonesia harus dijaga agar tidak terlalu beragam, dan pengembangan yang lebih besar harus dilakukan di bidang pembangunan infrastruktur dan pembentukan jaringan ekonomi yang solid. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi terkini, pemerintah harus membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dengan memberikan kepastian kepada pihak yang ingin menarik dana dari luar negeri untuk pengelolaan dan perumahan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan potensi keuntungan dari repatriasi dana tersebut, yang menurut arif memiliki potensi mencapai sebanyak Rp560 triliun dari total Rp3.147 triliun.
Menurut data Global Financial Integrity tahun 2015, jumlah dana warga Indonesia yang tercatat di luar negeri mencapai Rp3.147 triliun. Namun dari jumlah tersebut, hanya setengahnya yang bisa masuk ke dalam program pengampunan pajak. Dalam penjelasannya, arif menyebut bahwa sebagian besar dana tersebut terkait dengan tindak pidana seperti narkoba, human trafficking, terorisme, serta korupsi, yang jadi alasan utama mengapa tidak semua dana tersebut dapat diakses. Mengingat hal ini, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan penggantian pajak secara terkait dan memastikan bahwa penerapan Tax Amnesty tidak memperoleh dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan sistem perizinan penerapan pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan peluang yang lebih jelas terkait proses kanalisasi dana yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Arif menekankan bahwa potensi keuntungan dari program pengampunan pajak tidak hanya terfokus pada penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ekonomi global, penggunaan dana dari luar negeri menjadi faktor penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dianjurkan untuk menangani secara terbuka dan secara proaktif dengan tindakan yang mencakup pengembangan jaringan infrastruktur, keterbukaan pasar, dan peningkatan kepercayaan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan perekonomian dan mengurangi ketidakpastian keuangan. Dengan cara yang lebih teratur, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengelola setiap potensi keuntungan dari implementasi Tax Amnesty secara efektif. Selain itu, pengeluaran keuangan oleh pemerintah juga perlu diarahkan dengan jelas terhadap keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. Jika semua proses ini dilakukan secara efektif, maka pengampunan pajak menjadi salah satu instrumen paling penting dalam mengembangkan ekonomi nasional yang stabil, mandiri, dan berkelanjutan.
Menurut Arif, peluang pengembangan ekonomi di Indonesia melalui penggunaan dana dari luar negeri sangat besar. Ia menegaskan bahwa dalam jangka panjang, pemerintah harus memperhatikan bagaimana dana dari luar negeri dapat dikelola secara akurat dan transparan dalam proses keuangan. Dengan memperkuat transparansi dan kepercayaan, maka dana yang terparkir di luar negeri dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung kebijakan pemerintah, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus terus memperbaiki dan memperluas jaringan ekonomi yang stabil terutama dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Jika semua langkah ini dilakukan secara tepat dan terkendali, maka pengembangan ekonomi akan menjadi lebih cepat, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi bahaya keuangan dengan membuka peluang untuk membangun keamanan perekonomian yang lebih stabil. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran dan pengelolaan dana, maka pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.
