Kandidat Dk Ojk Dari Partai Sebuah pernyataan dari Panitia Seleksi (Pansel) calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2017-2022 menunjukkan adanya 107 calon yang lolos seleksi tahap I. Dari jumlah tersebut, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang masing-masing adalah Andreas Eddy Susetyo dan Melchias Markus Mekeng, berhasil lolos. Dalam pengumuman tersebut, Ketua Pansel Pemilihan Calon DK-OJK, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa adanya dua politisi dalam kategori calon tersebut tidak mencabut peraturan yang telah ditetapkan. Namun, ia juga menyatakan bahwa kehadiran anggota parpol dalam pelaksanaan seleksi menjadi topik penting yang perlu dipertimbangkan oleh kandidat sebelum dimasukkan ke dalam proses pengawasan industri keuangan.
Tujuan utama Pansel DK-OJK adalah mencari calon yang memiliki integritas tinggi dan pengalaman berpengaruh dalam bidang keuangan. Menurut Sri Mulyani, kandidat yang berlaku sebagai anggota DK-OJK harus menjaga kehadiran konflik kepentingan (conflict of interest). Sebagai lembaga yang berperan strategis dalam pengawasan industri keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga otonomi dan kepercayaan masyarakat. Perbedaan ini menjadikan konotasi bahwa kandidat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kepentingan industri yang diawasi oleh OJK.
Secara khusus, Pansel DK-OJK mengutamakan bahwa tidak boleh ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan kandidat yang berposisi sebagai anggota DPR-RI, termasuk anggota parpol, sebelum melakukan seleksi. Namun, Pansel juga mengharapkan setiap kandidat yang lolos tahap I untuk menjalankan kepedulian secara terbatas dalam mendorong pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan maupun kebijakan yang relevan secara langsung terhadap otoritas. Dalam hal ini, Pansel menerapkan prinsip perlindungan terhadap praktik kolusi, nepotisme, dan kecurangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengawasan. Oleh karena itu, Pansel menegaskan bahwa tidak memungkinkan sebelum proses pelaksanaan diatur secara sistematis dengan memperhatikan kepedulian dan keterbukaan pada pihak pengawas.
Tapi dalam pengambilan keputusan, Pansel DK-OJK menekankan bahwa tidak memungkinkan terjadi hubungan keterlibatan masing-masing dengan calon kandidat yang terkait dengan struktur parpol. Dengan demikian, pihak Pansel menjamin bahwa kandidat dari sejumlah partai berkekuatan politik tidak akan menjadi pengawas terbatas. Namun, pihak Pansel juga mengingatkan bahwa kandidat harus memiliki pengalaman dan pemahaman dalam industri keuangan nasional. Masing-masing pengamat di Pansel DK-OJK juga mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aturan yang terkait secara langsung dengan struktur keuangan dan pengawasan yang diatur oleh OJK.
Untuk menjaga integritas, Pansel DK-OJK menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan menghindari peluang kecurangan. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara adil dan transparan. Ini merupakan upaya penuh untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peran OJK sebagai lembaga pengawas yang independen dan berkepentingan secara langsung dalam mengawasi sektor keuangan. Terakhir, Pansel DK-OJK mengingatkan bahwa kandidat yang lolos harus menjalani evaluasi lebih lanjut dengan membahas kondisi dan kepedulian terhadap penggunaan institusi keuangan dan kepentingan yang terkait. Jika setelah masa keterbukaan diambil, pihak pengawas akan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah diproses.
Setelah mengungkapkan keterangan terkait proses seleksi dan peraturan yang ada, Pansel DK-OJK secara khusus menekankan bahwa setiap proses yang dilakukan berdasarkan kebijakan tertentu di dalam UU. Namun, mereka mengingatkan agar tidak ada ketentuan yang memungkinkan pihak Pansel untuk bekerja secara langsung. Namun, kehadiran pihak Pansel yang terhadap kandidat tersebut harus dilakukan secara transparan. Sebagai pengawas, OJK harus memiliki pengawasan yang mempertimbangkan kepentingan publik, kehadiran keterikatan politik, dan pengawasan dalam pengambilan keputusan yang memperoleh sumber daya dari berbagai pihak. Dengan demikian, pihak Pansel juga mempertimbangkan bahwa kandidat harus membekali diri dengan pemahaman terhadap pengembangan dan pengawasan keuangan nasional.
Baca Juga:
Implementasi terhadap tindakan yang baru dilakukan oleh Pansel DK-OJK juga membutuhkan pengambilan keputusan yang terkendali oleh para pemanggilan dan pengawas. Selain itu, Pansel DK-OJK juga menyampaikan bahwa untuk memastikan pengawasan terhadap industri keuangan, pihaknya harus melibatkan anggota dari luar kawasan parpol. Dengan demikian, pengawasan oleh OJK akan lebih efektif. Langkah berikutnya adalah penerapan keputusan yang diambil oleh Pansel DK-OJK dalam proses pengawasan dan pengendalian keuangan nasional. Dengan mempertimbangkan bahwa peraturan yang telah ditetapkan sudah mencakup aspek yang terkait, maka peran Pansel DK-OJK dan OJK sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh akan menjadi lebih efektif. Dengan peraturan yang sudah diatur oleh OJK, pemerintah daerah dan lembaga keuangan dapat menjaga integritas sistem keuangan secara langsung. Dengan demikian, Pansel DK-OJK akan terus mengawasi keputusan dengan mempertimbangkan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kehadiran anggota DPR-RI dalam proses seleksi adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Namun, pihak Pansel DK-OJK akan memperjelas kebijakan dan prosedur yang diambil oleh pihak yang mengawasi OJK secara berkelanjutan dalam masa depan.
