Jokowi Kebijakan Fiskal 2017 Masih Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2017, yang menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun, dengan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.495,9 triliun. Ini menandai pemulihan dari anggaran yang menghadapi tekanan ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam menganggarkan pembangunan yang bersifat ekspansif.
Anggaran ini dianggap masih mengalami defisit sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan bahwa anggaran yang ditargetkan lebih besar dibandingkan dengan anggaran sebelumnya. Pendapatan negara tersebut didukung oleh berbagai sumber, termasuk penerimaan non-pajak dari sektor seperti batubara dan minyak bumi yang masih rendah, yang mengakibatkan ketidakmampuan menarik dana dari luar. Namun, kebijakan fiskal yang mengarah pada pengembangan ekspansif tersebut dianggap sebagai kebijakan yang memenuhi kebutuhan pembangunan pada tahun 2017. Sementara itu, peningkatan akses pembiayaan terutama untuk UMKM, perencanaan investasi, dan peningkatan akses pendidikan juga dijadikan prioritas utama dalam kebijakan fiskal ini.
Penjelasan dari Jokowi menekankan bahwa pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif menjadi salah satu fokus utama dalam anggaran 2017. Dengan dukungan pemerintah terhadap program peningkatan pendidikan dan perluasan akses ke rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kualitas perencanaan investasi pemerintah akan diupayakan lebih baik melalui konsistensi perencanaan dan peningkatan dalam penerapan anggaran. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan juga akan ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang mempunyai keunggulan tertentu.
Pada keterangan akhir, Jokowi menekankan bahwa anggaran 2017 akan menempatkan keterkaitan ekonomi dan pembangunan melalui anggaran yang lebih baik, dengan fokus pada peningkatan pengembangan ekonomi melalui pembiayaan yang terarah. Dalam perencanaan keuangan, perlu disusun langkah-langkah lebih lanjut, termasuk pengembangan sistem keuangan yang memungkinkan pengembangan perencanaan dan penyebaran pendapatan yang efisien. Sehingga, anggaran 2017 menjadi kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilisasi ekonomi negara secara keseluruhan.
Tetapi, anggaran tahun 2017 ini tidak hanya memperbaiki sistem keuangan secara langsung, tetapi juga menentukan arah kebijakan ekonomi dan pengembangan masyarakat. Ini akan terus diharapkan oleh pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menegaskan visi pembangunan nasional dan memastikan kenyamanan penduduk serta pembangunan daerah melalui perencanaan yang lebih baik dan lebih terbuka. Selain itu, kebijakan tersebut juga akan menggambarkan bahwa langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas dan terpadu dalam konteks global.
