Jokowi Kabinet Kerja Perketatkan Langkah Presiden Joko Widodo menghadirkan pertimbangan yang mendalam dalam diskusi mengenai kondisi ekonomi pada tahun 2016, saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah harus terus menerus mengendalikan inflasi agar dapat mengurangi kemiskinan. Menurut Presiden, anggaran tahun 2017 harus terus dijaga agar tetap menjamin stabilitas ekonomi yang mengarahkan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
Ketika membahas draf nota keuangan dan postur anggaran 2017, Presiden menyampaikan bahwa momentum ekonomi di tahun 2016 telah mulai mengalami kenaikan positif. Dalam pernyataan tersebut, Presiden menyebutkan bahwa perekonomian di kuartal kedua, ketiga, dan keempat tahun 2016 diharapkan terus berkembang, terutama di tengah kerapatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan efek dari tax amnesty. Presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah harus mengembangkan sistem yang lebih baik dalam mengukur dan mengendalikan inflasi, terutama terhadap harga bahan makanan yang sangat terdapat dalam ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada bulan Juli 2016 mencapai 0,69%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir sejak 2012. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi telah berpotensi diendapkan dalam tingkat yang lebih rendah, tetapi Presiden Jokowi menekankan bahwa perlunya pemantauan yang ketat dan terus-menerus terhadap harga barang dan jasa harus dijalankan secara berkala. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi tersebut, pemerintah diminta untuk tetap memperhatikan sejauh mana kondisi pasar yang terkait dengan inflasi dan keterbatasan sumber daya.
Saat membahas asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, Presiden menyatakan bahwa pemerintah harus mengikuti kondisi ekonomi domestik dan mendorong perhatian terhadap situasi perekonomian global. Selain itu, Presiden menyebutkan adanya risiko-risiko dalam pengaruh suku bunga Federal Reserve yang berkaitan dengan kondisi global. Selain itu, pertimbangan juga perlu dipertimbangkan terhadap kelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok dan dampak terhadap harga komoditas, serta potensi pengaruh dari langkah-langkah tersebut terhadap struktur ekonomi Indonesia. Presiden juga menyatakan bahwa penggunaan amnesty pajak harus terus dilakukan secara maksimal agar bisa meningkatkan hasil secara signifikan dalam pendapatan pemerintah.
Pada pertemuan tersebut, Presiden juga menginginkan agar momentum tax amnesty digunakan sebaik-baiknya. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki basis data yang valid dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan rasio pajak secara efisien. Selain itu, Presiden berharap sistem yang lebih komprehensif dapat membantu dalam memastikan penggunaan amnesty pajak lebih optimal. Langkah-langkah ini akan menjadikan perekonomian terus meningkat dan memperkuat peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta mengurangi kemiskinan. Presiden menekankan bahwa semua perencanaan dan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kejadian global, serta keadaan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Implikasi dari keputusan tersebut terhadap pemerintah Indonesia adalah perlu mengambil tindakan lebih lanjut agar dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi risiko inflasi dan memastikan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya. Presiden juga berharap pemerintah dapat menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi. Dengan demikian, terus menerus perlu dilakukan pencegahan, pengawasan, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global yang menghadirkan tantangan baru dalam pengembangan perekonomian Indonesia.
