Jokowi Inflasi Meningkat Tidak Seperti Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu tumpuan utama dalam pengelolaan ekonomi negara. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional TPID VII di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dipadukan dengan pengendalian inflasi yang baik, atau sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi tidaklah berarti pertumbuhan ekonomi yang baik. Ia menjelaskan bahwa perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan daerah dalam mengatasi masalah inflasi secara efektif. Dalam hal ini, Presiden mengingatkan bahwa inflasi masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, dan bahwa pengendalian inflasi menjadi kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam situasi ekonomi global yang sulit.
Ketika menyerahkan kesempatan untuk mengarahkan langkah-langkah terkait pengendalian inflasi, Presiden menegaskan bahwa empat kunci harus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda untuk dapat melakukan intervensi apabila diperlukan. Kedua, unsur-unsur di daerah seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah diminta secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar. Keempat, menjaga distribusi barang yang seimbang dan terkendali. Dengan mempertahankan ketahanan pangan, inflasi akan menjadi lebih ringan, terutama dengan pengaturan yang tepat, dan seiring ini, kestabilan ekonomi menjadi lebih kuat.
Menurut Presiden, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut harus dijalankan secara bertahap, dengan terdokumentasi dari pelaksanaan kinerja di setiap level. Tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional TPID VII juga mencakup penyusunan roadmap pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, serta revitalisasi peran BULOG dalam pengendalian inflasi. Selain itu, pengembangan pasar lelang komoditas pangan, pemberian insentif kepada daerah, serta pelibatan aparat penegak hukum (Polri) juga disampaikan sebagai langkah-langkah yang mesti diterima. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi antar lembaga secara lebih efisien dan efektif. Dalam konteks pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan anggaran yang tepat, pengendalian inflasi menjadi perhatian prioritas utama dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan stabilitas sosial negara.
Perlu dicatat bahwa data inflasi pada periode 2016 mencerminkan perubahan yang signifikan. Pada bulan Juli 2016, tingkat inflasi tercatat pada level yang stabil, yaitu 1,76% (ytd) dan 3,21% (yoy), dengan rentang target yang diberikan oleh pemerintah sebesar 4±1%. Ini menunjukkan bahwa kehadiran koordinasi antara pusat dan daerah telah membentuk kerja sama yang efektif. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah perlunya pengaturan pola tanam antardaerah, yang merupakan bagian dari pengelolaan supply dan distribusi bahan pokok. Selain itu, kelancaran distribusi pangan harus tetap dijaga, serta diperlukan peningkatan efisiensi tata niaga komoditas pangan. Pemenuhan data harga pangan yang akurat juga perlu ditingkatkan agar sistem pengendalian inflasi bisa lebih akurat dan jelas. Dalam hal ini, penggunaan teknologi, sistem, dan kebijakan yang lebih canggih akan menjadi prioritas bagi sistem perekonomian di masa depan.
Menurut Presiden, pengendalian inflasi juga harus dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan infrastruktur nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengembangan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi waktu pengeluaran, mengurangi kekangan distribusi barang, dan menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, keberadaan sejumlah jaringan infrastruktur yang terkendali, terutama di kawasan yang sering mengalami keterbatasan, penting untuk mengembangkan ekonomi secara menyeluruh. Pengawasan tata niaga pangan dan koordinasi dengan KPPU (Kementerian Perdagangan dan Penerapan Pengawasan) juga perlu ditingkatkan. Ini penting agar sistem pengawasan terus berkembang untuk mencegah kebocoran harga. Selain itu, pengembangan sistem data dan informasi harga pangan secara lebih terstruktur akan menjadi kepentingan penting dalam mengoptimalkan keputusan pengendalian inflasi. Dalam pengembangan sistem tersebut, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia juga diperkuat untuk memastikan kerjasama yang lebih efisien dalam pengendalian inflasi dan pemberdayaan pangan secara keseluruhan.
Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini, langkah-langkah penting lain yang perlu diambil adalah memastikan data harga pangan yang akurat, mempercepat pengembangan infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas pangan. Dari pengembangan sistem pengawasan harga pangan, di samping itu juga perlu dilakukan pembentukan sekretariat Pokjanas TPID yang berkedudukan di Kantor Menko Perekonomian untuk mengoptimalkan kerja sama dalam pengendalian inflasi. Selain itu, perlu juga terjadi pemantauan yang lebih intensif terhadap kebijakan publik dalam menjaga stabilitas harga. Keterlibatan masyarakat secara aktif, serta komunikasi terdokumentasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas. Di masa depan, penerapan teknologi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan koordinasi antar lembaga pemerintah yang berkelanjutan dapat menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem pengendalian inflasi. Dalam pengawasan terus menerus ini, pemerintah dan lembaga terkait harus mewujudkan sinergi dalam menyelesaikan masalah inflasi secara efektif dan berkelanjutan dalam membangun ekonomi yang sejahtera.
