Jokowi Dapat Mendorong Rakornas Tim Saat ini, Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah pusat dan daerah akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan struktural terkait infrastruktur pangan dan tata niaga pangan, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam pengendalian inflasi secara nasional.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, Rakornas TPID tahun ini akan diselenggarakan pada Kamis, 4 Agustus 2016 di Hotel Sahid, Jakarta. Temanya meliputi memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan tata niaga pangan. Aktivitas ini dirancang untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dalam konteks pengelolaan inflasi dan keberlangsungan kebijakan ekonomi daerah secara integratif.
Acara ini dihadiri oleh 15 Menteri, Kepala Polri, Gubernur BI, serta seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur hingga bupati dan walikota. Tercatat ada 34 Gubernur dan 455 Bupati/Walikota yang mewakili TPID dari setiap daerah. Kegiatan ini bertujuan membangun kerja sama yang lebih baik antara tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan inflasi secara bertahap. Terdapat data penting dari BI yang menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di wilayah-wilayah tertentu telah mengalami peningkatan secara signifikan setelah tahun 2015, dengan angka inflasi sebesar 3,35% di tahun tersebut. Dalam Juli 2016, angkanya turun menjadi 3,21%, menunjukkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Juda Agung menjelaskan bahwa BI sangat mengapresiasi sinergi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat keamanan pasokan pangan dan pengendalian inflasi. Selain penghargaan kepada TPID provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil mengendalikan inflasi secara baik, BI juga mencatat bahwa berbagai inovasi seperti pasar lelang komoditas cabai, optimasi pelelangan ikan, dan pemanfaatan cold storage di berbagai daerah sudah menjadi jendela baru dalam membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Penempatan di wilayah yang memiliki akses tol laut juga menjadi salah satu inovasi terbaru dalam pengembangan infrastruktur logistik pangan yang lebih efisien.
Karena itu, Rakornas TPID tahun ini diharapkan memperkuat pengawasan dan pengendalian inflasi yang dapat dijadikan model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan ekonomi dan ketersediaan pangan. Terdapat juga penjelasan bahwa penyaluran kebijakan pangan terkait dengan inflasi tidak hanya tergantung pada sistem yang sudah muncul, tetapi juga pada keberlangsungan kerja sama antar pihak. Oleh karena itu, pengawasan dalam membangun sistem pengendalian inflasi menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi nasional.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah terus menekankan peran pemerintah pusat serta daerah dalam merancang kerangka pengendalian inflasi yang lebih efektif dan transparan. Sejumlah daerah telah berhasil mengimplementasikan inovasi dalam pengelolaan pangan melalui sistem pasar lelang, pelelangan ikan, dan pengembangan sistem penyimpanan makanan dengan cara pendinginan dan penyimpanan di fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha membangun tata kelola pangan yang lebih terintegrasi dan terbuka. Selain itu, pemerintah menghimbau semua stakeholder di semua tingkat pemerintah agar terus mengembangkan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan terstruktur.
Baca Juga:
Implikasi dari kegiatan ini antara lain pengungkapan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, serta pengendalian inflasi secara nasional lebih cepat dan terjangkau. Sehingga, Rapat Koordinasi Nasional TPID tahun 2016 diharapkan menjadi titik penting dalam mengembangkan program pengendalian inflasi dan pengembangan infrastruktur pangan secara terintegrasi. Langkah berikutnya adalah pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi secara konsisten terhadap hasil kerja kolaborasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi pangan.
