Indonesia Mengundang Us 500 Juta Manila–Sebagai langkah penting dalam mengembangkan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur, Asian Development Bank (ADB) menyetujui pengajuan pinjaman sebesar US$500 juta kepada Indonesia. Kedatangan pinjaman ini merupakan bagian dari program yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat iklim investasi di negara tersebut. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016, Direktur ADB untuk Indonesia, Steven Tabor, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting dalam rangka membangun iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Pinjaman tersebut diberikan dalam konteks Program Peningkatan Investasi dalam mempercepat Pertumbuhan (Stepping up Investments for Growth Acceleration Program), yang merupakan program penerapan reformasi ekonomi terkait investasi dan kerjasama publik-swasta. Selama periode yang telah berlangsung sejak September 2015, Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam memperbaiki iklim investasi, termasuk penyelesaian penghambatan kerja sama publik-swasta dan pemanfaatan reformasi peraturan yang lebih terbuka. Dengan menggambarkan kembali hasil tersebut, ADB menyoroti bahwa perubahan terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurut ekonom ADB Departemen Asia Tenggara, Rabin Hattari, investasi swasta menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan diversifikasi. Menurut dia, keterbatasan dalam peraturan, serta biaya yang tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha, selalu menjadi penghambat investasi baru di Indonesia. Saat ini, negara ini hanya berada di peringkat 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tahun 2016 tentang kemudahan menjalankan usaha. Kinerja tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga, yang menunjukkan keterbatasan dalam perluasan sistem investasi.
Setidaknya dua tahap reformasi pemerintah telah disusun secara jelas dan berlanjut. Tahap pertama mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan, dan pengelolaan pelabuhan, serta pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap akan memperoleh sistem lebih efisien, transparan, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya.
Tahap kedua program reformasi ini memperhatikan pengurangan pembatasan investasi, mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, serta memperluas berbagai jenis kerja sama publik-swasta. Dengan mengadopsi metode-metode baru dalam pengembangan ekonomi, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investor, termasuk perusahaan asing, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini juga mendukung program pembangunan yang lebih inklusif, terutama dalam bidang transportasi dan infrastruktur lainnya.
Untuk tahap ketiga, program reformasi yang dilaksanakan mulai Juli 2016 hingga Juni 2018, akan berfokus pada penguatan sistem bukti, meningkatkan kemudahan menjalankan usaha, memperkuat kerjasama publik-swasta, dan menguatkan sistem pemerintah untuk pengadaan secara elektronik. Dengan penambahan ini, ADB mengharapkan bahwa proses perubahan akan terus berlangsung secara bertahap dan efektif. Program ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
ADB, berbasis di Manila, berfokus dalam mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan integratif. Selain fokus terhadap pembangunan, ADB juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki anggota sebanyak 67, dengan 48 anggota berada di wilayah Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, total bantuan ADB mencapai $27,2 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai $10,7 miliar. Dengan mengikuti program ini, Indonesia berharap dapat mengembangkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan mendorong pertumbuhan yang lebih terdistribusi.
Perencanaan implementasi program ini berdasarkan pengalaman terhadap keberhasilan dalam membantu pengembangan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berbasis kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur tetapi juga mencakup kebijakan yang lebih transparan, efisien, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan jangka panjang dan transisi ekonomi menjadi menjadi prioritas utama dalam membangun sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi yang terjadi. Karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong partisipasi swasta serta mengurangi pembatasan investasi sangat penting bagi pengembangan ekonomi masa depan.
