Gencarkan Sekuritisasi Smf Ikut Bergabung PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui program sekuritisasi KPR tahun depan berkomitmen menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra kunci dalam penyelenggaraan layanan perumahan. Dalam upaya memperkuat keterjangkauan keuangan perumahan, SMF mengarahkan fokus utama pada BPD, yang dianggap memiliki potensi besar dalam penyaluran kredit perumahan.
Sebagai bagian dari proses pengembangan dan penyempurnaan, SMF menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dalam membentuk dan memperbaiki Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR). Dalam hal ini, proses yang dilakukan terkait dengan sosialisasi dan penelitian terhadap industri BPD untuk mendukung program tersebut secara lebih matang. Dalam konteksnya, SMF menyampaikan bahwa saat ini ada empat BPD yang menjadi pilot project dalam rangka membangun ekosistem yang lebih terbuka dan terbuka terhadap potensi bisnis kredit perumahan.
Empat BPD yang terlibat sebagai pilot project tersebut adalah BPD Sulawesi Selatan (Sulselbar), BPD Sulawesi Tenggara (Sultra), BPD Nusa Tenggara Timur (NTT), dan BPD Bali. Beberapa kriteria dari pelaksanaan pilot tersebut memang menunjukkan kesiapan dan eksplorasi terhadap sektor ekonomi kredit pemilikan rumah secara terkait. Namun, seiring dengan kemajuan yang sedang berlangsung, SMF menyatakan bahwa ke-26 BPD secara keseluruhan diharapkan tertarik untuk menjadi mitra dalam program sekuritisasi KPR ini, memberikan ruang bagi sistem yang lebih terbuka terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang dijangkau oleh masyarakat.
Dalam menjelaskan bahwa penanganan perumahan menjadi fokus utama, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa saat ini SMF sedang mengevaluasi hasil dari Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan secara berkala di berbagai industri BPD. Penelitian ini berdasarkan pada data lapangan, yang mencerminkan perbedaan antara BPD dalam menjalankan bisnis kredit perumahan dan kredit konsumtif seperti kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan potensi besar dari BPD dalam menjalankan ekosistem KPR secara berkualitas dan terbuka. Selain itu, keputusan ini juga terkait dengan perlunya pengelolaan sistem yang lebih sistematis dalam menyusun kriteria kredit, termasuk tingkat keahlian, keputusan penggunaan modal, serta peraturan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perbankan yang mendukung pemenuhan kebutuhan pemilik rumah.
Sedangkan Direktur SMF, Heliantopo, menjelaskan bahwa dalam menyusun sistem SOP, SMF memperhatikan kebutuhan perbankan yang ada dan mendorong pengembangan keterampilan dari masing-masing BPD dalam pengelolaan produk KPR. Di tengah pengembangan ini, SMF menyatakan bahwa proses tersebut membutuhkan pengenalan sistematis terhadap bagaimana pengaturan KPR dapat diatur sesuai kondisi keuangan yang telah terjadi. Sementara itu, sistem penyusunan dan pencatatan kredit pemilikan rumah juga dianggap sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dari bisnis yang terkait dengan keuangan perumahan. Dari hasil analisis lapangan, SMF menyimpulkan bahwa untuk memperluas program ini, perlu dilakukan pengelolaan terhadap jumlah minimal dari KPR yang dapat dijaring untuk sekuritas. Selain itu, pengelolaan dan kepatuhan terhadap kebijakan perbankan juga menjadi perhatian utama di masa depan.
Untuk memperkuat program ini, SMF menggandeng Asbanda untuk membentuk SOP yang dapat membuka kehadiran dan keragaman di sektor kredit perumahan dengan berbagai kebijakan dan kebijakan ekonomi yang dapat diatur secara teratur. Langkah berikutnya yang dapat diambil oleh SMF adalah mengadakan pelatihan dan pelaksanaan pilot project secara lebih luas, termasuk di daerah luar Jawa. Selain itu, peningkatan kualitas dari layanan KPR akan menjadi fokus utama dari program ini yang dijalankan secara lebih terbuka. Dalam jangka panjang, SMF juga akan mengadakan pengawasan terhadap hasil pengeluaran KPR dan memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan uang secara terpercaya dapat dijalankan dengan memperbaiki proses administratif dan keputusan pengelolaan.
Tidak hanya sebagai perusahaan asuransi dan penyelenggara layanan perumahan, SMF dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan perbankan serta pengembangan keseimbangan keuangan masyarakat. Selain itu, SMF juga mendukung pembangunan keterampilan BPD dalam memperkuat pengembangan bisnis kredit pemilikan rumah secara sistematis. Dengan berbagai kegiatan yang terjadi, SMF berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada BPD dan pihak-pihak lain terkait dengan sistem kredit dan perbankan yang lebih terbuka dalam mengelola permasalahan keuangan perumahan. Keterlibatan BPD yang lebih luas dalam program ini akan menghasilkan dampak besar bagi keseimbangan ekonomi masyarakat serta pengembangan industri finansial daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem yang lebih matang, pengembangan ekosistem sektor ini akan menjadi salah satu jembatan penting dalam membuka sistem yang lebih terbuka terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Indonesia secara berkelanjutan.
