Dua Kader Hipmi Jadi Menteri Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengakui kebanggaan atas pengangkatan dua kadernya sebagai menteri dalam kabinet Jokowi, yang merupakan bagian dari rencana reshuffle terkait perubahan struktur pemerintahan. Kedua senior Hipmi tersebut masing-masing diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Penjelasan terhadap pengangkatan ini disampaikan oleh Ketua Umum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, setelah pelantikan resmi di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016.
Enggartiasto Lukita, mantan Wakil Ketua BPD Hipmi Jakarta (1988–1993) dan Anggota Dewan Kehormatan BPP Hipmi (1990–1995), ditemui di dalam latar belakang kinerja yang terbukti dalam mengelola pengembangan ekonomi dan terus berkontribusi dalam membentuk sistem ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Keduanya dilantik bersama oleh Presiden Joko Widodo bersama 10 menteri lainnya dan Kepala BKPM baru. Penambahan posisi tersebut menandai pentingnya peran masyarakat keuangan dalam kebijakan ekonomi nasional.
Untuk menegaskan kredibilitas pengembangan ekonomi yang sedang terjadi di tengah perjuangan ekonomi rendah, Bahlil Lahadalia menyampaikan harapan bahwa kedua menteri tersebut berperan dengan berani dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata 5%. Menurutnya, keberhasilan peningkatan ekonomi tidak hanya ditandai dengan angkatan usaha yang berkelanjutan, tetapi juga melalui pengembangan industri dalam negeri, seperti bahan baku yang digunakan untuk produksi barang jadi. “Dari sisi impor misalnya, bagaimana impor tersebut menopang pertumbuhan industri. Artinya, impor ditujukan untuk bahan baku industri sedangkan ekspor bagaimana kita meningkatkan ekspor barang jadi dan memiliki nilai ekonomi tinggi,” ujar Bahlil dalam pernyataannya.
Kedua menteri tersebut diperkirakan berjalan secara koordinatif dengan menteri yang berkomitmen terhadap penguatan industri. Bahlil menekankan bahwa peran Kementerian Perdagangan harus sejajar dengan Kementerian Perindustrian dalam mendorong produksi dalam negeri. Dengan kerja sama yang seimbang, keduanya diharapkan dapat membangun sistem produksi yang mampu meningkatkan kepercayaan investor, menumbuhkan daya saing, dan memperkuat ekonomi nasional. Bahlil menjelaskan bahwa kualifikasi dari kedua mantan anggota Hipmi ini menunjukkan keterampilan dan pengalaman yang sangat teruji, dan diharapkan dapat menjadi pilar daya saing bangsa.
Sedangkan terkait reformasi birokrasi, Bahlil menekankan bahwa pemerintahan harus melakukan perbaikan sistem administrasi yang sebelumnya dianggap sebagai beban. Menurutnya, pengembangan reformasi birokrasi harus berlangsung secara massif sehingga memperkuat efisiensi proses pelayanan publik. “Jangan sampai birokrasi ini malah jadi beban anggaran dan sebagainya, tetapi dia diubah menjadi daya saing bangsa sehingga cita-cita Presiden masuk dalam 40 besar ease of doing business ini menjadi terlaksana,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi. Menurut Bahlil, reformasi tersebut penting karena dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan memperluas peluang pembangunan ekonomi secara lebih efektif.
Bahlil menyarankan agar kedua menteri tersebut menjaga kekompakan dan tidak menciptakan kegaduhan yang berdampak pada kepercayaan publik. Menurutnya, kedua menteri ini adalah kader terbaik Hipmi dan dipercaya untuk melayani bangsa ini. “Keduanya merupakan kader terbaik Hipmi dan kami mewakafkan keduanya untuk melayani bangsa ini,” pungkas Bahlil, menjelaskan tentang pentingnya kerja sama dalam menegakkan sistem pemerintahan yang efisien dan kreatif. Bila diterima dengan baik, penambahan kedua menteri ini dapat menjadi konstruksi penting bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan. Implikasi dari kabinet reshuffle ini adalah perubahan yang dapat menggantikan posisi yang perlu diubah, dan menandai penuh harapan untuk mengatasi kekurangan yang terjadi dalam perekonomian saat ini. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah mempercepat pengembangan kebijakan yang lebih baik, terutama dalam penguatan sistem bisnis dan transformasi sistem administrasi publik.
