Dampak Pencaplokan Pgn Oleh Pertamina PT Pertamina (Persero) dikabarkan sedang merancang skema akuisisi dengan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, atau PGN, melalui struktur holding energi. Namun, rencana ini mendapat kekhawatiran dari analis pasar modal yang menyatakan bahwa rencana ini dapat berdampak negatif terhadap neraca keuangan perusahaan berkode saham PGAS. Kondisi saat ini menurut analis, Peringkat utang Pertamina saat ini berada di Baa3, yang menurut Moody’s diterima sebagai kategori non-investment grade. Sedangkan peringkat utang PGAS pada saat ini berada di AAA (idn) dengan outlook Stabil, yang dikategorikan sebagai kategori stabil yang lebih baik secara risiko keuangan. Ini berarti bahwa saat ini, kepercayaan publik terhadap keuangan PGAS berbeda dengan pertamina yang lebih rendah dalam peringkat utang.
Adrianus Bias, analis pasar modal dari Samuel Sekuritas, menyatakan bahwa pengaruh akuisisi Pertamina pada PGAS bisa sangat besar. Menurut dia, peringkat Baa3 pertamina memang menjadi alasan penting yang dapat menghambat investasi keuangan oleh pihak ketiga. Selain itu, jika pertamina menguasai lebih dari sebagian besar saham PGAS, maka keuangan PGAS akan terkena dampak negatif terhadap nilai-nilai perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, keuangan dari PGAS bisa merusak perusahaan karena tidak memiliki daya dukung dalam bentuk likuiditas yang kuat. Ini menjadi masalah utama bagi investor yang membutuhkan ketersediaan dana yang tinggi.
Ekonom Dradjad Wibowo memperkenalkan bahwa rencana akuisisi ini harus diputuskan secara transparan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan harus dilakukan di atas meja perundang-undangan. Menurut dia, proses tersebut harus disaksikan oleh semua pihak terkait, termasuk pemegang saham publik. Jika proses akuisisi tidak dilakukan dengan transparansi yang tinggi, maka bisa muncul kebocoran informasi yang berdampak pada kepercayaan publik. Selain itu, jika proses ini tidak diterima oleh DPR, maka bisa mengakibatkan masalah pada keputusan audit oleh BPK dan bahkan keberlangsungan perusahaan secara lebih jangka panjang. Namun, jika tidak ada transparansi yang baik, maka pemegang saham dapat menggugat ke meja pengadilan, yang bisa menyebabkan konflik politik dan hukum yang berjalan secara berkelanjutan.
Secara hukum, keputusan pemerintah tentang pembiayaan dari badan usaha milik negara (BUMN) dengan struktur holding yang berubah harus dilakukan melalui proses hukum yang terbuka dan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, perusahaan yang berisiko tertimpa dampak pada struktur keuangan adalah PGN, yang secara aktif menjadi perusahaan anak dari Pertamina. Kondisi ini menjadikan pertanyaan penting terkait hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan perusahaan energi dan mengelola akuisisi yang dimiliki oleh BUMN.
Baca Juga:
Di bawah pernyataan bahwa PT Pertamina telah memiliki peringkat utang Baa3, analis menyimpulkan bahwa tidak ada perlindungan bagi investasi keuangan yang mungkin terjadi jika pertamina memiliki kelebihan dalam keuangan. Selain itu, dalam pengalaman masa lalu, perusahaan energi yang mengalami perubahan struktur keuangan akan mungkin merusak kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penanganan transparansi terhadap perubahan seperti ini adalah prioritas penting, terutama bagi masyarakat yang terkait dengan pasar keuangan dan investasi. Penanganan ini harus dilakukan secara terbuka dan terkendali.
Sebagai penutup, rencana akuisisi oleh Pertamina dengan membeli PGN melalui struktur holding energi akan menjadi langkah yang sangat penting. Namun, untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan sistem keuangan, maka proses akuisisi ini harus dilakukan secara komprehensif, di atas meja perundang-undangan, dan melalui keberanian dalam menangani risiko. Sejumlah pihak, termasuk DPR dan pengawas keuangan, harus ikut terlibat untuk menjaga kepercayaan yang terjaga. Jika tidak, maka perusahaan akan menjadi lebih rentan terhadap konsekuensi negatif yang berujung pada keputusan hukum dan kerugian ekonomi yang lebih besar.
