Archandra Dicopot Keadaan Sistemik Dalam Ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dalam masa tugas baru yang hanya berlangsung 20 hari, banyak pihak meragukan keputusan tersebut. Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, menyampaikan hasil pengamatan bahwa pengangkatan pejabat yang hanya berumur 20 hari sudah secara tidak formal diputuskan sebagai tindakan yang tidak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan.
Fahri Hamzah menyampaikan kekhawatiran bahwa pilihannya terhadap Archandra Tahar terbukti berdasarkan dua kewarganegaraan, yang menurutnya berdampak langsung terhadap kepercayaan publik. Ia menilai bahwa pemerintah memilih seseorang yang tidak memenuhi kriteria hukum sebagai menteri negara, menghadirkan kejadian yang tidak memuaskan bagi sistem pengangkatan pejabat publik di bawah pemerintah.
Menggambarkan situasi yang terjadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Fadel Muhammad, menyampaikan bahwa pemerintah berhak memilih kabinet yang terpilih sesuai kualifikasi profesional dan tidak terkait partai. Dengan keberadaan Komisi VII yang memiliki tiga agenda besar, termasuk pembahasan RAPBN 2017, UU Mineral dan Batubara serta UU Minyak dan Gas Bumi, perlu diambil langkah-langkah yang lebih hati-hati dalam proses pemilihan menteri, agar keputusan menjadi lebih tepat dan berbasis peraturan.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Fadel menambahkan bahwa pencarian pengganti Archandra Tahar harus dilakukan secara cepat, dengan keberadaan pekerjaan menteri definitif menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Ia menekankan bahwa pengganti menteri yang baru tidak akan disebutkan secara langsung dari partai politik, tetapi dari kalangan profesional yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang energi dan mineral. Karena itu, jangka waktu penggantian harus diatur lebih cepat, agar tidak memengaruhi kinerja pemerintah.
Karena ini peristiwa yang terjadi di masa kini, dan pengamat dari berbagai sisi memberikan pendapat bahwa sistem pengangkatan pejabat di kabinet pemerintah memiliki masalah. Dalam konteks ini, Archandra Tahar sebagai salah satu keputusan pemilihan yang dianggap tidak memenuhi ketetapan hukum. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dalam memilih pejabat baru, melalui sistem yang terbuka dan transparan. Di masa depan, pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dalam pengelolaan kebijakan, agar pemerintah membangun kepercayaan yang lebih kuat pada publik.
Terakhir, dengan mempertimbangkan kejadian terjadi dalam proses pengangkatan pejabat di kabinet, pemerintah harus terus menerus mengambil langkah-langkah yang memenuhi standar dan kepercayaan. Hal ini sangat penting agar sistem pengganti pejabat di masa depan dapat diakui secara profesional dan memenuhi komitmen terhadap kepentingan masyarakat, serta kebutuhan dari kabinet yang lebih berwawasan dan transparan. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang terbuka dan terkait secara sistematis dengan kinerja terbaik.
