Apbd Masih Lebih Besar Jadi Presiden Joko Widodo menyinggung kondisi anggaran daerah yang masih terbatas dalam penyerapan anggaran APBD. Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran tersebut karena jumlah simpanan dana pemda di perbankan tetap masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana tersebut belum terakses untuk pengeluaran.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa karena anggaran APBD tidak selalu selesai dikeluarkan dalam waktu yang terbatas, maka harus diambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan anggaran dapat beredar secara lebih efisien. Hal ini penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional, terutama di kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia.
Saat menghadirkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, Presiden Jokowi mengatakan bahwa angka simpanan dana yang tersimpan dalam perbankan masih cukup besar. Selain itu, data terkait jumlah dana yang tersimpan disusun berdasarkan kabupaten, kota, dan provinsi, yang mencerminkan bagaimana kondisi keuangan daerah dalam tahun tersebut.
Baca Juga:
Sebagai contoh, DKI Jakarta mengalami anggaran simpanan terbesar dengan Rp13,9 triliun. Sementara itu, di provinsi Jawa Barat memiliki anggaran yang mencapai Rp8,034 triliun. Dari beberapa kabupaten, Kabupaten Bogor memiliki dana terbesar dengan Rp1,9 triliun. Terdapat juga kota yang memiliki anggaran yang lebih besar. Sebagai contoh, Kota Medan mengalami anggaran terbesar dengan Rp2,27 triliun.
Kendati terdapat penurunan dari jumlah anggaran APBD sejak Mei 2016 menjadi Rp214 triliun di Juni, Jokowi mengatakan bahwa angkanya masih besar dan tidak merusak pertumbuhan ekonomi. Jika dana tersebut bisa dialihkan dengan tepat, maka ekonomi wilayah akan terus berkembang. Tidak hanya dana tersebut, tetapi juga perlu adanya pemerintah yang berperan dalam mengatasi masalah keuangan daerah yang terus muncul.
Untuk memastikan penggunaan dana lebih efisien, Presiden Jokowi meminta semua gubernur, bupati, dan walikota agar menjaga kewenangan dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Menurutnya, sebaiknya dana APBD dikendalikan secara tepat untuk memastikan perubahan ekonomi dapat terjadi secara segera dan terjadi secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga diberi waktu untuk menyusun kebijakan dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah secara lebih terkendali.
Untuk mendukung kebijakan pengeluaran anggaran, Presiden Jokowi menyebut bahwa jika anggaran dana masih tinggi, maka perlu adanya penerbitan surat utang. Dalam konteks itu, pemerintah daerah dapat menerbitkan utang untuk memfasilitasi keluarkan dana tersebut. Namun, penerbitan surat utang harus dilakukan dengan pemenuhan keamanan dan kepercayaan. Selain itu, terdapat peningkatan penting dari sejumlah daerah terkait penggunaan anggaran. Untuk keperluan ini, pembahasan terus dilanjutkan dari hasil rapat koordinasi nasional yang diadakan secara rutin untuk menangani isu terkait pengelolaan keuangan daerah.
