Ojk Perlu Mampu Menangani Ketidakpastian Seiring berlangsungnya periode pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2017–2022, Panitia Seleksi (Pansel) diposisikan sebagai pihak penting dalam memilih calon anggota yang mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Pansel ini terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 5/P Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, bertujuan memperkuat fungsi pengawasan keuangan melalui peraturan yang lebih terpercaya.
Peneliti ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira menggambarkan bahwa seleksi calon DK-OJK akan menimbulkan tantangan besar. Ia menggambarkan bahwa ketidakpastian global, termasuk dampak dari kebijakan pemerintah AS, Brexit, dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menurun, menjadikan kualitas anggota dewan menjadi kriteria prioritas. “Pertama dia harus mewakili profesional, berasal dari industri keuangan dan punya pengalaman,” ujar Bhima kepada wartawan pada 25 Januari 2017.
Menurutnya, keterbatasan pengalaman terhadap kondisi ekonomi saat ini tidak bisa diabaikan. Sebagian besar ketidakpastian yang terjadi di industri keuangan Indonesia terutama didorong oleh pergeseran kondisi ekonomi global, serta efek dari ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. “Kalangan akademisi memiliki basis data dan konsep. Ini yang dibutuhkan ke depannya karena betul memang kredit juga lagi turun, ada ketidakpastian global, tiga unsur ini yang saya kira yang paling paham betul soal rekam jejak keuangan Indonesia gimana,” kata Bhima.
Dalam penjelasan yang lebih dalam, Ekonom Bank Central Asia David Sumual menekankan bahwa anggota dewan OJK harus memiliki kualifikasi yang lebih tinggi di luar hanya menguasai teori. Ia menyampaikan bahwa perlu adanya keahlian dalam menangani tren dan tantangan dalam sektor finansial yang terus berkembang. “Jadi bukan hanya teori-teori saja misalnya secara akademis tapi prakteknya juga mengerti, jadi kemampuan dalam mengerti instrumen finansial ini juga diperlukan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan menghadapi kerugian yang terjadi di masa pemerintahan, OJK perlu mempertahankan posisi sebagai regulator industri yang terintegrasi dan terpercaya. “Dengan memiliki DK-OJK yang punya kemampuan dan pengalaman yang luas, diharapkan OJK selaku regulator industri jasa keuangan dapat berperan penting dalam mengawal pertumbuhan ekonomi domestik dari berbagai gempuran ketidakpastian ekonomi global,” kata Sumual.
Penutupan artikel menyiratkan bahwa setelah pelaksanaan pemilihan DK-OJK, perlu dipertimbangkan terhadap kepercayaan publik terhadap otoritas ini. Langkah berikutnya adalah memberikan prioritas terhadap keterbatasan dari sistem pengawasan yang dapat diperbaiki melalui keberagaman pemahaman dan pengalaman di bidang keuangan. Namun, harus diambil langkah-langkah terstruktur untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Pansel terdokumentasi secara jelas dan dapat dijadikan pedoman yang akurat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
