Kekerasan Terhadap Ukm Soal Larangan Tanggapan terhadap kebijakan larangan pejabat negara menerima bingkisan (parcel) memunculkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak di sektor parsel di Indonesia. Kebijakan ini, yang secara formal diterbitkan oleh pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang berlaku terhadap pejabat negara, namun secara ekonomi menyentuh masyarakat luas. Dalam jangka waktu yang relatif singkat setelah kebijakan tersebut diberlakukan, kondisi bisnis parsel mengalami penurunan yang signifikan, bahkan menurut beberapa kasus menjadi hingga 50%.
Peran masyarakat luas, terutama pengguna jasa parsel, menjadi salah satu sasaran yang dianggap berdampak terhadap kestabilan ekonomi UKM yang bergerak di bidang ini. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap keterbatasan sumber daya yang terkait dengan regulasi yang diklaim hanya berlaku bagi pejabat, namun dalam kehidupan nyata, sejumlah anggota masyarakat sering mengalami tantangan ekonomi akibat ketidakberdayaan. Beberapa pengguna jasa parsel mengungkapkan bahwa kebijakan ini bukan hanya mengganggu usaha mereka secara langsung, tetapi juga mengganggu kepercayaan terhadap potensi penggunaan parsel di masa depan.
Setidaknya berdasarkan hasil penelusuran, pengalaman sebagian besar pedagang parsel yang mengoperasikan bisnis di wilayah Jakarta, khususnya di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, telah mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan periode sebelum kebijakan larangan diberlakukan. Keterbatasan kepercayaan terhadap kebijakan ini menyebabkan pedagang masyarakat umum menjadi lebih berhati-hati dalam membeli barang dari pelaku usaha kecil yang menjual parsel. Banyak pedagang mengungkapkan bahwa mereka sekarang mengandalkan masyarakat umum yang membeli barang sebagai pengganti penjualan yang diklaim hanya dari pejabat.
Pengaruh dari kebijakan ini terhadap pengaruh terhadap kepercayaan, serta penurunan permintaan terhadap produk parsel juga terkait dengan perubahan tren dalam keuangan masyarakat. Penjualan yang mengalami penurunan ini juga terjadi pada masa kecil yang mengenai periode bulan Ramadhan atau Idul Adha. Namun, beberapa pedagang mengatakan bahwa ada pihak swasta yang selalu memberikan parsel kepada rekan bisnisnya, yang membuat peluang bisnis mereka tetap berjalan. Oleh karena itu, ada keberlanjutan yang dianggap perlu dibahas dari sektor pemerintah dalam menangani masalah ini secara hukum dan administratif.
Tetap saja, banyak netizen memberikan dukungan terhadap bisnis parsel di Indonesia. Pengaruh dari kebijakan larangan ini tidak hanya menurunkan pendapatan, tetapi juga menjadi bahan yang berbahasa untuk membentuk isu sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tidak hanya karena kebijakan ini dianggap mematikan bisnis yang berkelanjutan, tapi juga karena keberlanjutan bisnis parsel masih dianggap penting secara ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, para pengguna jasa parsel di Indonesia dianggap sebagai bagian dari ekosistem pasar yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut oleh pihak berwenang, karena pengaruh terhadap keuangan masyarakat tidak terkendali secara kemanusiaan.
Pengaruh dari kebijakan larangan ini secara tidak langsung menganggap perlunya perhatian terhadap kehidupan sehari-hari pedagang parsel di Indonesia. Banyak pedagang mengatakan bahwa kebijakan ini memunculkan rasa kehilangan dan ketidaknyamanan, karena masyarakat tidak lagi merasa terbanting oleh pemerintah yang sebenarnya hanya berperan sebagai pengawas. Sehingga, dalam hal ini, dukungan masyarakat terhadap UKM parcel di Indonesia membutuhkan tindakan yang lebih berlebihan, termasuk perhatian terhadap pengawasan terhadap usaha kecil yang tidak memiliki keuntungan hukum. Karena itu, sebelum kebijakan ini diterbitkan, perlu diambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memperbaiki keberlanjutan sistem keuangan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, perlu diambil langkah-langkah pengawasan yang lebih baik untuk mengurangi efek negatif terhadap UKM, serta memperluas jangkauan pembangunan pemerintah dalam mengawasi sektor ini.
