Bni Sosialisasikan Manfaat Tax Amnesty PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menggelar sebuah acara sosialisasi kebijakan pengampunan pajak, atau Tax Amnesty, di Singapura pada Rabu, 29 Juni 2016. Acara tersebut diselenggarakan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (RI) untuk Singapura, menandai langkah penting dalam penerapan kebijakan yang mengacu pada kesepakatan bilateral antara kedua negara.
Dalam konteksnya, Tax Amnesty menjadi bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak yang berminat mengklaim penghasilan secara terbuka atau membayar pajak yang belum terbayarkan. Keputusan ini dianggap sangat penting bagi pemerintah dalam membangun pusat data perpajakan yang lebih akurat, serta mengumpulkan dana yang digunakan untuk pembangunan melalui APBN, terutama infrastruktur.
Menurut Direktur Tresuri & Internasional BNI Panji Irawan, fasilitas Tax Amnesty tidak hanya berlaku bagi wajib pajak korporasi besar, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta individu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba mengedepankan keterbukaan dalam menghadapi masalah pajak pada seluruh lapisan masyarakat dengan sistem yang lebih inklusif.
Program ini tidak hanya memberikan insentif bagi wajib pajak yang akan mendorong dana repatriasi ke dalam negeri, tetapi juga memperhatikan waktu pelaporan dan batas waktu yang ditentukan. Pemerintah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi Tax Amnesty setelah ini. Namun, prosesnya masih dapat memperoleh manfaat bagi wajib pajak dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di BNI.
Untuk mendukung kegiatan ini, BNI siap memaksimalkan anak perusahaannya dalam membantu para wajib pajak melakukan pengelolaan dana repatriasi. Ini termasuk dalam kategori fasilitas yang dijalankan oleh bank, dan melibatkan berbagai produk seperti Agen Trustee, bank kustodi, produk treasury, Wealth Management, dan Asset Management. Keterlibatan BNI dalam rangka kebijakan ini menunjukkan komitmen bank BUMN dalam mengembangkan sistem keuangan yang transparan dan efisien.
Perlu dicatat bahwa BNI memiliki jaringan luas di dalam negeri serta enam Kantor Cabang Luar Negeri, termasuk BNI Singapura. Ini menjadikan BNI sebagai salah satu pihak terpercaya dalam mendukung kebijakan Tax Amnesty. Pemerintah juga mengusulkan bahwa kegiatan ini harus dikembangkan secara terbuka untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif. Dalam kesempatan tersebut, beberapa para pejabat dan eksekutif juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan memperkuat sistem perpajakan secara bertahap.
Pengembangan ini menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Meskipun pemerintah memberikan batasan waktu terhadap proses pembayaran, kebijakan ini tetap memiliki nilai penting dalam mengevaluasi dan memahami keberlanjutan kebijakan pajak di masa depan.
