PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) melaksanakan program corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan bagi penyandang berkebutuhan khusus di Gunung Kidul, Yogyakarta, akhir minggu lalu. Pelaksanaan CSR tersebut diikuti oleh Yayasan Maybank Indonesia, yayasan sosial yang dimiliki bank tersebut, dengan tujuan memperkuat aspek pendidikan dan pemberdayaan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Aktivitas ini menggambarkan komitmen Maybank Indonesia dalam memperkuat kesejahteraan sosial melalui inisiatif keterlibatan yang berkelanjutan.
Ketua Yayasan Maybank Indonesia, Esti Nugraheni secara simbolis menyerahkan dukungan bernilai lebih dari Rp127 juta kepada Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Darma Putra, yang terletak di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Dukungan yang diberikan berupa perangkat mesin jahit, pelatihan, serta upaya perawatan dan pemanfaatan kebersihan serta keamanan sekolah di lingkungan daerah yang rawan terhadap tindak pencurian. Dukungan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelajaran, tetapi juga memandu para pengajar dan siswa untuk berpikir lebih luas mengenai penerapan keterampilan yang bisa mendukung kelangsungan hidup mereka di masa depan.
Pembelajaran melalui teknik industri dan keterampilan non-akademik menjadi fokus utama dari program yang dilakukan oleh Maybank Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan, mesin jahit dikembangkan untuk membantu pengajaran dan pemanfaatan hasil produksi, seperti kaos, taplak meja, bed cover, dan sarung bantal, serta pengembangan seni bordir. Dengan demikian, proses pemanfaatan mesin jahit tidak hanya menjadikan pelatihan terbuka, tetapi juga menawarkan peluang penghasilan bagi siswa dan guru di SLB Darma Putra yang mendapatkan pemasangan teralis besi untuk melindungi sekolah dari kecelakaan. Keterlibatan ini berlangsung sebagai bagian dari program CSR yang membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan dalam bisnis keuangan.
Program ini dikelola oleh Sutarti, yang merupakan pendiri SLB Darma Putra, dengan lahirnya SLB di Kecamatan Semin. Ia pernah mengajar di SLB Wonosari, tempat yang sebelumnya terdapat banyak anak yang menderita kebutuhan khusus. Melihat kekangan yang diperoleh di daerah masing-masing, Sutarti menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat lokal. Mereka melihat peningkatan jumlah penyandang berkebutuhan khusus di Gunung Kidul, terutama pada 2010, saat data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 1.016 jiwa. Ini mengalami tumbuhnya dari 700 jiwa pada tahun 2007, namun tidak disertai dengan peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus.
SLB Darma Putra saat ini memiliki 85 siswa yang mencakup kelompok tuna grahita, tuna rungu, dan tuna netra dari tingkat TK hingga SMA. Seiring berkembangnya pendidikan, mereka mulai menghadapi tantangan terkait finansial. Biaya operasional meningkat karena orang tua anak-anak berasal dari keluarga pra sejahtera, dan beberapa di antaranya memilih tidak menerima kembali anak mereka menjadi bagian keluarga hingga lulusan. Oleh karena itu, SLB Darma Putra akhirnya menyelenggarakan panti asuhan sebagai solusi terhadap masalah kelangsungan berjalan. Tujuan panti asuhan tersebut adalah untuk membangun jaringan keluarga yang tidak mampu, dan menjaga anak-anak mereka tetap dalam lingkungan yang aman dan bermakna dalam kehidupan sejalan dengan kebutuhan khususnya.
Terlepas dari fokus program CSR yang dikembangkan Maybank Indonesia, pendapatnya mencerminkan bahwa keberlanjutan dalam layanan keuangan harus diiringi dengan akses terhadap pengembangan dan pemanfaatan pendidikan, serta penerapan keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan bagi para penyandang berkebutuhan khusus, serta mempererat hubungan antara pihak perbankan dengan masyarakat. Selain itu, langkah berikutnya yang perlu diambil adalah pengembangan sistem pendukung keuangan yang lebih komprehensif, serta meningkatkan efisiensi pendukungan terhadap kelompok yang rentan dari berbagai sudut pandang keuangan dan sosial. Ini juga memungkinkan pengembangan sistem pendukung pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pemerintahan yang menghargai keberlanjutan, sosial, dan ekonomi.
