Revisi Tpkad Bali Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono beserta Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali pada Senin di Denpasar Bali. Acara tersebut menjadi sebuah representasi penting dari kerja sama antara OJK dan pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan bagi masyarakat, terutama UMKM, sebagai langkah mengatasi tantangan perekonomian yang dihadapi oleh wilayah Indonesia.
TPAKD Provinsi Bali merupakan inisiatif penting yang didukung oleh OJK sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Menurut Kusumaningtuti, sinergi antara program literasi dan inklusi keuangan yang dimotori oleh OJK dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM di Bali merupakan esensi dari kerja sama dan koordinasi melalui TPAKD. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapabilitas UMKM dalam mengelola keuangan dan memperluas akses keuangan kepada para usaha kecil.
TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang lebih sejahtera. Pembentukan TPAKD di Bali juga merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang meminta Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah kerjanya. Dengan demikian, TPAKD di Bali berada di bawah pembinaan dan koordinasi langsung dari Gubernur Provinsi Bali.
Selain pembentukan TPAKD, program kerja yang telah disusun oleh TPAKD Provinsi Bali mencakup empat fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS); 2. Akselerasi pembangunan 100 desa wisata; 3. Penyaluran KUR bagi UMKM; dan 4. Program peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masing-masing program ini dirancang secara strategis untuk memberikan efek langsung pada kebutuhan ekonomi masyarakat Bali. Misalnya, peningkatan ketahanan pangan melalui asuransi usaha tani dan ternak dapat membuka peluang bagi petani dan peternakan dalam mengelola risiko dan membangun produktivitas ekonomi. Selain itu, program pengembangan desa wisata dan penyaluran KUR bagi UMKM juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi lokal di Bali.
Sejumlah kebutuhan masyarakat tergantung pada peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional, dengan terbukanya peran UMKM yang menyumbang sebesar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. TPAKD Provinsi Bali diharapkan menjadi forum yang mengakomodasi kebutuhan tersebut dan memberikan dampak nyata pada masyarakat Bali. Selain memperluas akses keuangan, TPAKD juga membuka peluang bagi lembaga jasa keuangan dalam memasarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di Bali.
Baca Juga:
Penambahan informasi mengenai TPAKD Provinsi Bali juga memberikan pengembangan dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan pengaruh positif pada ekonomi lokal. TPAKD di Bali menjadi tindak lanjut terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang secara langsung didukung oleh OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program TPAKD melalui pendampingan yang dilakukan oleh OJK dan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan program juga diselaraskan dengan kebijakan keuangan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK terkait pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM. Dengan peningkatan koordinasi dan dukungan terhadap UMKM melalui TPAKD, diharapkan masyarakat Bali akan lebih mudah mengakses layanan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka.
