Rapid Penyelenggaraan Npg Bi Siap Manado – Wacana Bank Indonesia (BI) untuk membangun prinsipal lokal sistem pembayaran atau national payment gateway (NPG) sepertinya akan segera terealisasi. Pasalnya, BI tengah mengebut kehadiran NPG ini dan akan segera keluar dalam waktu dekat. Menurut Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor Perwakilan Sulawesi Utara, 2 September 2016, NPG ini dijadikan sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah transaksi non tunai yang meningkat di Indonesia. Dalam waktu dekat, BI akan mengeluarkan kebijakan national payment gateway, mengarahkan seluruh transaksi yang ada di Indonesia dari berbagai provider akan saling terkoneksi satu sama lain.
“Dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan kebijakan national payment gateway. Jadi seluruh pembayaran yang ada di Indonesia dari berbagai provider akan kita sambungkan yang kita sebut interconnectivity dan interoperability,” ujarnya. Sebagai bagian dari kebijakan yang menghubungkan sistem pembayaran secara global, NPG dianggap sebagai solusi penting dalam memperbaiki kerangka kerja sistem transaksi di Indonesia. Penggunaan NPG juga bertujuan memastikan bahwa semua transaksi bisa dilakukan secara internal, bukan luar negeri. Ini menangkap kebutuhan masyarakat yang semakin membutuhkan efisiensi dalam penggunaan perbankan dan sistem pembayaran dalam negeri.
BI sendiri tengah menggodok blue print untuk prinsipal lokal sistem pembayaran ini guna mengantisipasi naiknya transaksi non tunai. NPG merupakan sinergi sistem pembayaran di Indonesia dengan ATM, mobile banking, dan internet banking yang menjadi satu kesatuan. “Meskipun ada providernya suatu bank atau lembaga keuangan tertentu itu bisa lebih mudah anda melakukan transaksi pembayaran melalui jaringan NPG, itu yang dalam waktu kita akan luncurkan,” tukasnya. Hal ini menunjukkan bahwa BI bersedia membangun jaringan yang lebih terintegrasi dan dapat langsung berfungsi di dalam negeri, melampaui batas-batas keterbatasan infrastruktur digital.
Sejauh ini pihaknya sudah melakukan kajian bersama dengan pihak terkait seperte Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga NPG ini dapat segera terlaksana. Namun, permasalahan yang terjadi selama ini adalah realisasi NPG masih terbentur oleh perusahaan-perusahaan payment gateway yang sudah berdiri lama. Lambatnya realisasi NPG karena banyak pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, yakni perusahaan-perusahaan, perbankan, konsumen, serta perusahaan penyedia Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin Electronic Data Capture (EDC), dan lain-lain. Ini mengindikasikan bahwa perbaikan proses integrasi sistem pembayaran menjadi tantangan besar bagi pengembangan infrastruktur perbankan yang sudah ada di Indonesia.
Sebagai informasi, saat ini terdapat tiga operator pembayaran atau perusahaan switching yang dikenal luas, yaitu Artajasa yang mengelola ATM Bersama, Rintis Sejahtera yang mengelola Prima, dan Daya Network Lestari yang mengelola ALTO. Bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memutuskan untuk mendirikan perusahaan switching sendiri yang nantinya akan mengelola transaksi ATM bersama, sebagai salah satu cara untuk mendukung penerapan NPG ini. Dengan pendirian perusahaan switching baru ini, BI berharap mampu memperkuat integrasi dan keterhubungan antara sistem keuangan, termasuk pembayaran dan transaksi elektronik di Indonesia. Ini membuka potensi baru bagi pengembangan sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman di masa depan.
Baca Juga:
Implikasi dari penerapan NPG ini antara lain akan membantu dalam memperbaiki pengalaman pembayaran di Indonesia secara luas. Dalam hal ini, transaksi tidak akan perlu di luar negeri, melainkan dilakukan secara internal. Ini berdampak positif pada proses penerimaan pembayaran yang lebih cepat, terpercaya, dan mengurangi biaya operasional. Dari segi ekonomi, penerapan NPG akan memberikan efisiensi besar bagi pengguna masyarakat, terutama dalam transaksi online maupun kinerja jaringan digital lainnya. Selain itu, NPG juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan kerja sama antar pembiayaan, yang pada akhirnya memungkinkan pengembangan industri digital keuangan secara lebih terorganisasi dan terintegrasi. Langkah berikutnya adalah perbaikan pengelolaan data dan pengukuran keamanan sistem, serta menghadirkan kebijakan yang lebih jelas dan ketat terhadap penggunaan sistem NPG di seluruh wilayah Indonesia.
