Program Kerja Ojk Harus Berkelanjutan Sejak beroperasi pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi salah satu lembaga penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21/2011, OJK berfungsi sebagai otoritas pengawas terhadap industri jasa keuangan yang mengarahkan keamanan, transparansi, dan keterbukaan dalam pasar keuangan nasional.
Sebagai pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai bahwa kebijakan dan program kerja yang telah diterapkan oleh OJK dalam periode awal berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Pengaruh dari penerbitan berbagai regulasi dan program strategis telah membentuk struktur kerja yang lebih teratur dan terstruktur, yang merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan.
Seiring proses transisi kepemimpinan dalam Dewan Komisioner OJK, langkah-langkah pengembangan di bawah kepemimpinan baru diharapkan dapat mengantisipasi kekeringan peran lembaga pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dalam mengawasi sistem keuangan yang telah mengalami banyak perkembangan sepanjang periode 2013–2016. Tidak hanya dalam hal pengawasan, tetapi juga terdapat inisiatif edukasi keuangan yang telah mendorong masyarakat untuk mengenal dan memahami kebijakan keuangan. Selain itu, berbagai inisiatif seperti Laku Pandai, Jaring, Simpanan Pelajar, dan Satgas Waspada Investasi telah mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat.
Beberapa program tersebut mengacu pada kerangka kerja pengembangan industri jasa keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, serta menyeimbangkan aspek keuangan dan keberlanjutan. Secara khusus, program seperti TPAKD dan sistem perijin registrasi terintegrasi telah menunjukkan kemajuan terhadap pemerataan dan efisiensi sistem keuangan. Namun, masih perlu dilanjutkan langkah-langkah koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pengawasan lebih objektif dan dapat mendorong tindak lanjut pada pelindungan konsumen. Konsisten dalam koordinasi akan menjamin kualitas dari pengawasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Beberapa data penting telah dikumpulkan dari tahun 2013 hingga 2016 yang menunjukkan bahwa industri jasa keuangan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, selama periode tersebut, total aset perbankan meningkat dari Rp5.615 triliun menjadi Rp6.582 triliun. Selain itu, rasio permodalan (CAR) juga meningkat dari 19,57% menjadi 23,04%, sementara jumlah kredit mencapai Rp4.285 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dampak dari peningkatan tersebut mencerminkan keberlangsungan dari keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengendalian keuangan oleh OJK. Keterbukaan dan kepercayaan terhadap kinerja industri jasa keuangan masih harus terus diingat sebagai kunci utama dalam menjaga keberlangsungan sistem keuangan.
Peranan OJK dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif juga telah memberikan kejelasan bahwa industri jasa keuangan Indonesia sedang menghadapi tantangan yang lebih besar dalam masa depan. Oleh karena itu, sejumlah perencanaan dan pendampingan harus dilakukan agar pembangunan keuangan tetap dapat dilanjutkan dan terintegrasi. Dalam memastikan pemerintah dapat memberikan sinyal jelas terkait pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan koordinasi yang lebih efektif melalui hubungan dengan lembaga terkait. Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi OJK sebagai lembaga utama dalam pengawasan pasar keuangan dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.
