Permudahan Impor Barang Modal Untuk Sebagai bagian dari upaya melengkapi keberlanjutan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan fasilitas baru yang dinilai sangat berpotensi mengangkat kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam negeri. Fasilitas yang diberikan ini bertujuan sebagai alat pendukung bagi IKM untuk mempercepat proses importasi bahan baku dan modal yang digunakan untuk produksi, kemudian dilanjutkan ke ekspor dalam bentuk yang bersaing di pasar internasional.
Pembukaan fasilitas ini sejalan dengan potensi ekonomi yang besar dan dominan dari IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data yang disajikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, IKM telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi Indonesia, dengan pencatatan bahwa IKM mampu menyerap 97% tenaga kerja di negara tersebut. Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan rata-rata 57%, yang merupakan indikator penting untuk keberlangsungan ekonomi dan perekonomian nasional.
Perkembangan fasilitas KITE IKM ini, yang akan diberikan melalui Bea Cukai, ditujukan untuk mendukung keberlanjutan ekspor produk IKM secara efektif. Keterapan fasilitas ini tidak hanya membuka peluang lebih mudah bagi industri kecil dan menengah dalam menghadapi tantangan kompetitif luar negeri, tetapi juga membuka peluang baru dalam ekspansi pasar dan peningkatan nilai jangka panjang. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemberian insentif fiskal dan kemudahan prosedur akan membantu menarik minat investor maupun pelaku usaha lainnya yang bergerak dalam bidang industri kecil dan menengah.
KETERANGAN MENTERI: “Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM (KITE IKM) ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para pelaku usaha yang bergerak di industri kecil dan menengah agar dapat meningkatkan ekspor,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya yang diberikan di Jakarta pada Sabtu, 28 Januari 2017. Dalam pelaksanaannya, fasilitas ini akan dipilih oleh sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin memperkuat ekspor dan mengembangkan produk di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa keberadaan desa-desa wisata IKM menjadi sasaran utama dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih stabil dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Baca Juga:
Selain itu, keberadaan KITE IKM menjadi bagian dari program ekonomi nasional yang menekankan pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam rangka memperkuat keberlanjutan ekonomi, pemerintah berencana menyelenggarakan acara simbolis di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, yang dijadikan sebagai titik awal pelaksanaan fasilitas ini. Acara yang akan diadakan tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh beberapa Menteri serta pejabat daerah di lokasi tersebut. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan membangun ekosistem industri yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk implementasi yang lebih lanjut, pemerintah berencana melanjutkan penerapan KITE IKM dengan memperkuat kerja sama antara pihak berkepentingan terkait. Pada masa depan, pengembangan fasilitas ini menjadi peluang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja secara efisien dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Selain itu, pemerintah juga menilai pentingnya pendukungan terhadap keberlanjutan ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional secara holistik.
Dalam konteks pengelolaan perekonomian dengan kebijakan yang lebih efektif, pemerintah menyatakan bahwa langkah-langkah terhadap penerapan fasilitas KITE IKM akan dibangun atas dasar peningkatan ekspor produk IKM yang merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi nasional secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan pengembangan yang lebih terukur dalam membangun ekosistem industri yang lebih berkembang dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional secara lebih baik, dengan mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih efisien dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.
