Perbatasan Rupiah Ekonomi Daerah Meningkat Bank Indonesia (BI) terus berusaha menguatkan peredaran rupiah yang layak edar di wilayah perbatasan, salah satu langkah yang ditujukan melalui program kas keliling. Dalam upaya tersebut, BI berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas uang rupiah di daerah-daerah yang sering dilalui oleh transaksi multibahasa dan tidak terjangkau oleh jaringan pembayaran klasik. Tindakan ini dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal di wilayah perbatasan, yang tergolong dalam kategori wilayah terluar dan terpencil yang sulit didayakan oleh sistem finansial.
Program kas keliling yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi salah satu metode konkret yang digunakan dalam mengembangkan sistem pengalaman penggunaan rupiah di wilayah perbatasan. Menurut Kepala Perwakilan BI Kalbar Dwi Suslamanto, tahun 2016 telah dilakukan 13 kali kas keliling di 13 lokasi berbeda, dengan jumlah kas yang diedarkan mencapai Rp29 miliar. Setiap kali kas keliling dijalankan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah sebagai mata uang yang dapat digunakan secara aktif di wilayah perbatasan. Menurut Dwi, program ini akan terus ditingkatkan secara tahunan, dengan rencana pada 2017 akan dilakukan 15 kali kas keliling di wilayah-wilayah baru, termasuk daerah yang belum pernah ditemukan oleh jaringan pembayaran yang saat ini beroperasi.
Dengan peningkatan penggunaan rupiah di wilayah perbatasan, dampaknya terhadap ekonomi regional dapat diakui secara langsung. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, rupiah yang semakin banyak dipakai di wilayah perbatasan, berarti nilai rupiah menjadi semakin kuat dan memungkinkan perbaikan ekonomi secara tidak langsung. Dampak positif ini terhadap neraca perdagangan di wilayah perbatasan juga dapat dilihat sebagai faktor potensi yang memungkinkan pengembangan daerah-daerah tersebut. “Memang sekilas sederhana, tapi dampaknya sangat besar,” tambah Enny.
Seiring dengan keberlanjutan penguatan penggunaan rupiah di daerah-daerah perbatasan, BI melakukan kolaborasi dengan Bank Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menyelenggarakan program Kas Titipan. Dengan program ini, Bank Indonesia dapat menitipkan uang rupiah yang layak edar kepada warga perbatasan secara terus-menerus, memberikan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Program ini diperkirakan akan membantu mengurangi kehilangan uang rupiah yang dianggap tidak layak edar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan uang rupiah yang telah disiapkan. Dalam konteks ini, keberlanjutan program Kas Titipan menjadi bagian penting dari kebijakan BI dalam membentuk jaringan yang lebih baik dan fleksibel untuk mengatur uang rupiah secara efektif.
Baca Juga:
Untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan dalam mengelola Pur (uang rupiah) dengan mengembangkan program Centralized Cash Network Plan (CCNP). Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa BI terus mendorong clean money policy hingga ke wilayah terpencil dan terluar. Tujuan dari CCNP ini adalah membangun jaringan kinerja yang lebih terstruktur, khususnya dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Selama tahun 2016, BI telah mengadakan program kas keliling di seluruh provinsi terutama wilayah perbatasan terluas, bertujuan mengganti uang lusuh dan tak layak edar. Upaya ini terus dilakukan sebagai langkah mengembangkan kedaulatan moneter negara dan memberikan dukungan langsung bagi ekonomi daerah yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit dihadapi. Pemenuhan kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat dapat menggunakan program-program ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap uang luar dan memperkuat nilai rupiah di wilayah perbatasan. Dalam konteks ini, upaya ini menjadi bagian penting dalam kebijakan ekonomi yang lebih terukur dan dapat diakses oleh semua warga.
Pada akhirnya, penggunaan rupiah di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa penerapan jaringan uang rupiah di daerah-daerah terpencil tidak bisa dianggap sebagai sekadar tindakan kecil. Dalam konteks ini, keberlanjutan dan efektivitas penerapan program kas keliling dan Kas Titipan menjadi bagian penting dari kebijakan BI dalam membangun jaringan ekonomi yang lebih solid dan kualitas tinggi. Kedepan, pengembangan ini harus berlangsung dengan koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kota. Implikasi terus menerus dari program-program ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi, serta memperkuat kekuatan pusat dalam menjaga keutuhan peran Bank Indonesia sebagai lembaga sentral pengawasan moneter dan sistem pembayaran.
