Kurang Permintaan Kredit Bank Indonesia (BI) mengungkapkan tren penyaluran kredit perbankan secara bertahap mengalami penurunan pada akhir September 2016, mencapai nilai Rp4.243,9 triliun, atau tumbuh 6,4% secara setahunan (yoy), yang berkurang dibandingkan dengan perolehan pada bulan Agustus 2016 yang mencatat tumbuh 6,8%, dan bulan Juli yang tumbuh 7,7%, serta Juni 2016 yang mencatat pertumbuhan 8,9%.
Dalam pernyataan tersebut, BI menyebut bahwa pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral telah memengaruhi harga kredit, meskipun suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate terakhir dikurangi sebanyak 1,5% dari 4,75% pada awal tahun hingga Oktober 2016. Namun, secara realitas, suku bunga kredit masih tetap mempertahankan angka 12,23% pada bulan September 2016, dari posisi 12,31% pada Agustus 2016. Tanda ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan terbuka terbatas, perbankan tetap menghadapi kesulitan dalam menyalurkan kredit secara lebih luas, meskipun secara sistematis harga kredit mengalami penurunan.
Baca Juga:
Selain suku bunga, penurunan penyaluran kredit perbankan juga ditandai oleh perlambatan pertumbuhan likuiditas perekonomian yang terukur oleh Indikator M2, yang mencatat pertumbuhan 5,1% (yoy), berkurang dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 7,8% (yoy). Komponen utama dari perlambatan ini berupa M1, uang kuasi, dan surat berharga selain saham yang masing-masing tumbuh 5,9% (yoy), 5,0% (yoy), dan -35,8% (yoy), secara signifikan meredam pertumbuhan M2 yang terkait. Peningkatan dari sektor M1 serta perusahaan yang terkendali oleh keuangan pemerintah pusat menjadi faktor utama dalam menekan pertumbuhan M2 ini.
Perlu diingat bahwa pergerakan keuangan pemerintah pusat (pempus) juga berdampak penting terhadap perlambatan pertumbuhan M2. Dalam hal ini, kontraksi operasi keuangan pempus tercermin dari peningkatan simpanan pempus di BI yang tumbuh 55,6% (yoy), yang berlawan dengan penurunan pada bulan sebelumnya sebesar -0,5% (yoy). Dari sisi ini, peningkatan simpanan ini dipahami sebagai hasil dari penerimaan dana tebusan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang berjalan sejak awal tahun ini, yang secara langsung memperkuat pengeluaran keuangan dalam negeri dari sumber yang terdampak oleh program pengurangan beban pajak dalam jangka panjang. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pengendalian ekonomi tidak hanya terjadi di lapisan perbankan, tetapi juga dalam kebijakan pemerintah yang mendesak untuk melihat efek dari program ekonomi terkait kebijakan yang telah disampaikan.
Baca Juga:
Implementasi kebijakan terkait keuangan yang melambat terjadi karena peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan terhadap keterbatasan sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan perbaikan keterbukaan dalam sistem pasar ekonomi. Penurunan penyaluran kredit dan pertumbuhan yang terbatas terdapat juga dalam keadaan perbankan terdampak karena tingginya biaya keuangan yang mendorong pengeluaran dari keuangan pemerintah, yang dapat mengganggu keseimbangan dalam proses pengelolaan keuangan. Tapi, dari segi penuh, BI juga memberikan bahwa kebijakan keuangan yang telah diimplementasikan secara terbatas di sektor perbankan memperkuat perhatian terhadap kemungkinan langkah-langkah mendalami terhadap struktur keuangan yang sedang diprioritaskan oleh BI sepanjang waktu, termasuk dalam perencanaan kebijakan pengurangan pengeluaran keuangan pemerintah, terutama dalam masa keuangan yang terdampak oleh kebijakan terkait suku bunga dan penurunan likuiditas.
Terakhir, perlambatan pada pertumbuhan M2 ini menggambarkan adanya tren dalam pembiayaan keuangan yang terus mengalami ketidakseimbangan, meskipun terdapat penurunan suku bunga dan penurunan dalam pengeluaran perbankan. Perlu diingat bahwa keputusan terkait peningkatan atau penurunan dalam proses pembiayaan akan tergantung pada kondisi pasar yang sedang dikaji oleh BI dan pemerintah, serta kebijakan terkait dengan keuangan dan struktur pengambilan kebijakan. Kenaikan simpanan pemerintah pusat dari program tax amnesty terus menunjukkan adanya keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan perbankan. Dari segi implementasi, BI menyediakan langkah-langkah berikutnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk perbaikan keberlanjutan kebijakan keuangan dan pengendalian dalam pengambilan keuangan oleh perbankan dalam jangka panjang. Dari sisi ini, BI juga menyampaikan bahwa pergerakan ini menjadi langkah penting dalam menekan efek dari pergerakan ekonomi yang terus mengalami perlambatan terhadap keuangan yang terus berdampak pada perbankan. Implikasi ini menunjukkan bahwa peraturan yang sedang dikaji masih perlu diperhatikan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.
